Jumat, 25 April 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Orientasi Hisab Rukyat Yogyakarta | (25/4)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Kegiatan Rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015 | (23/4)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 5 | (17/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Ekonomi Syari'ah Tahun 2014 | (16/4) 
PENGUMUMAN : Ralat Perubahan Tempat Kegiatan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama Angkatan II tahun 2014 | (15/04)
PENGUMUMAN : Permohonan Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.04 Triwulan I Tahun 2014|(14/04)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II | (11/4)

PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Dari Komisi Yudisial | (11/4)
PENGUMUMAN : Format BAS dan Putusan | (8/4)

PENGUMUMAN : Hasil Rapat Pimpinan dan TPM Mahkamah Agung RI | (8/4) 
PENGUMUMAN : Penulisan Nama, NIP dan Tempat/Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online | (1/4)
PENGUMUMAN : Optimalisasi Aplikasi SIADPTA Plus | (27/3)

PENGUMUMAN : Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian 2014 | (21/03)
VIDEO : Kuliah Berseri Peradilan Agama -- Seri 4 | (21/03)
PENGUMUMAN : Usulan Rencana Kinerja Tahunan DIPA 04 Ditjen Badilag | (21/03)
VIDEO: Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 3 | (17/3)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Sosialisasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) | (17/3)
PENGUMUMAN : Pembaharuan Data SDM Berbahasa Asing | (17/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Workshop Bagi Hakim Pengadilan Agama | (14/3)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta Orientasi Peningkatan Tenaga Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi/PK di Bandar Lampung | (14/3)
SURAT EDARAN : Pemberitahuan (PENIPUAN) | (14/3)




Tambahkan ke Google Reader
Catatan Awal Tahun 2010 Peradilan Agama PDF Cetak E-mail
Selasa, 05 Januari 2010 18:15

Catatan Awal Tahun 2010 Peradilan Agama

Information Desk sebagai Garda Depan Pelayanan Publik

Petugas itu mengarahkan pandangannya ke televisi yang berada di samping atasnya. Jemari tangan kanannya mengapit segelintir rokok kretek, sementara bibir pekatnya menyembulkan bulatan-bulatan asap.

“Selamat siang, Pak,” sapa badilag.net, yang hari itu berpura-pura sebagai pencari keadilan.
“Ya, selamat siang juga,” jawab lelaki tinggi–tegap, dengan kumis tebal melintang di atas bibirnya ini.
“Maaf, Pak. Saya mau nanya. Teman saya, seorang perempuan, ingin mendaftarkan gugatan cerai. Panjar biaya perkaranya berapa, ya?”
“Oh, itu. Nanti suruh bawa Rp500 ribu.”
“Membayarnya di sini atau di bank, Pak?”
“Di sini saja. Kalau di bank, itu harus ada aturannya segala macam dari Mahkamah Agung.”
“Oh,  begitu ya.”

Image
Contoh Information Desk yang tidak dimanfaatkan dengan baik.
Dialog itu terjadi di bagian Information Desk sebuah PA, pertengahan Desember lalu. Meski berlangsung singkat, pembicaraan itu sudah memberi sejumlah gambaran mengenai petugas information desk ini.

Pertama, sang petugas dengan santai merokok di ruangan ber-AC yang bertuliskan “No Smoking Area”. Di samping merugikan pihak lain, terutama ibu-ibu, tindakan itu juga melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pihak pengadilan. Petugas itu juga berkesan kurang ramah dalam memberikan jawaban kepada para pencari keadilan yang datang.

Kedua, dia memberikan informasi yang tidak akurat mengenai jumlah panjar biaya perkara. Berdasarkan informasi resmi yang tertulis di ruang tunggu, panjar biaya perkara gugatan sebesar Rp 342 ribu. Ketiga, dia menyampaikan penjelasan yang kurang tepat mengenai cara pembayaran panjar biaya perkara.

Sebetulnya keadaan di PA tadi banyak hal yang positif dalam kaitannya dengan  pelayanan.  Namun apa yang terjadi di atas patut disayangkan, mengingat information desk sesungguhnya dibuat untuk membantu pencari keadilan. Petugas information desk adalah orang pertama yang berkewajiban menyapa, menjawab pertanyaan, mengarahkan, atau memberi informasi yang tepat dan akurat kepada pencari keadilan. Petugas information desk juga mestinya ramah, simpatik dan menarik. Ia diharapkan menjadi representasi seluruh aparat pada kantor itu.

Di lembaga seperti bank, selalu ada petugas khusus semacam ini yang biasanya disebut costumer service. Petugas ini akan melayani apa yang diminta dan dikeluhkan oleh para nasabah bank.  Untuk memberikan informasi yang sederhana, biasanya seorang satpam yang bertugas membuka atau berada dekat pintu masuk, diberi kewenangan untuk itu. Sudah barang tentu satpam ini dibekali pemahaman mengenai pelayanan yang baik. Ia selalu menyapa dengan ramah setiap orang yang masuk, sambil berkata, “Ada yang bisa saya bantu?”

Di pengadilan, information desk tidak hanya berguna buat masyarakat yang butuh informasi, tetapi lebih dari itu, juga dapat meminimalisasi kemungkinan penyimpangan perilaku aparat peradilan. Dengan adanya petugas information desk, pihak yang berperkara tidak perlu melakukan interaksi langsung dengan hakim, panitera, maupun pegawai lainnya.

Bagaimanapun juga, interaksi langsung antara pihak berperkara dengan pemutus perkara atau pegawai pengadilan lainnya berpotensi menimbulkan praktik judicial corruption. Bagi pemutus perkara dan aparat pengadilan, interaksi semacam itu hendaknya sedapat mungkin dihindari.

Barang Baru

Information desk memang masih merupakan ‘barang’ baru. Di lingkungan PA, gagasan ke arah situ sebetulnya sudah lama. Hanya, kongkritnya baru terjadi setelah tahun 2008 lalu. Ketika itu rombongan para pejabat peradilan agama sebanyak 21 orang (mayoritas dari daerah), dipimpin Dirjen Badilag,  bertolak ke Australia. Di sana, rombongan belajar banyak mengenai pelayanan yang diberikan oleh Family Court of Australia (FCoA) kepada masyarakat. Setelah itu muncullah gagasan untuk menerapkan konsep client services itu di lingkungan PA.

“Di sana ada yang namanya client services, semacam costumer services di bank atau perusahaan,” kata Dirjen. Dalam organisasi FCoA, ada bagian khusus Client Services setingkat unit esselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Chief Excecutive Officer. Unit kerja ini, di samping melakukan pelayanan administrasi kepada pencari keadilan, juga membuat konsep-konsep dan SOP mengenai pemberian pelayanan.

Salah satu konsep yang telah disepakati pimpinan FCoA dan dijadikan rujukan dalam pemberian pelayanan adalah ketentuan “What the Family Law Courts Staff Can and Cannot Do for Clients”. Dalam ketentuan ini diatur secara rinci apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau disampaikan oleh staf pengadilan kepada para pencari keadilan. Yang boleh memberikan informasi hanyalah petugas yang ditunjuk saja.

Sekembalinya dari Australia, Ditjen Badilag mengumpulkan seluruh Ketua PTA/MSyP untuk membahas hal-hal apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan oleh setiap pegawai dan pejabat peradilan agama. Pertemuan KPTA di Bandung pada tahun 2008 menyepakati konsep awal ketentuan itu.  Ditjen Badilag pun menyosialisasikannya dan minta seluruh pimpinan PTA untuk menyampaikan kepada pengadilan agama dan menerapkannya (Rumusan Kesepatan KPTA klik di sini).

Karena ‘barang’ baru, information desk dipertanyakan kegunaannya. Ada pihak yang beranggapan bahwa pekerjaan pemberian informasi sudah biasa dilakukan kepaniteraan, khususnya Panitera Muda Hukum. Ada juga yang mempersoalkan istilah teknisnya. “Bagi kita, istilahnya apa saja terserah. Yang penting, perlu ada kejelasan dan manajemen yang baik tentang pemberian informasi ini”, jelas Wahyu Widiana.

Dalam kenyataannya sekarang, setelah Mahkamah Agung menerapkan sistem baru pemberian informasi di Jalan Merdeka Utara Jakarta, apa yang digagas itu telah berjalan dengan nama “Information Desk”.

Pimpinan MA sangat menaruh perhatian terhadap pemberian informasi ini. Bahkan, sebelum UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan, jauh sebelumnya MA telah menerbitkan SK KMA Nomor 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Apa yang dilakukan oleh MA, terutama mengenai sistem Information Desk, hendaknya diikuti oleh seluruh pengadilan yang berada di bawahnya. Kini, information desk pun menjadi instrumen penting dalam sebuah pengadilan.

Belum Dioptimalkan

Sejauh ini, telah cukup banyak PA yang memiliki information desk. Tapi banyaknya information desk itu tidak lantas menunjukkan meningkatnya kualitas pelayanan. Sebab, jika tidak dimanfaatkan dengan baik, information desk itu hanya akan menjadi pajangan. Karena itu, Dirjen Badilag betul-betul mengharapkan agar information desk itu diefektifkan sebaik-baiknya.

“Memang, secara teknis MA atau Badilag belum memberi petunjuk tentang penyelenggaraan sistem Information Desk. Namun PA dapat melaksanakannya dengan berpayung kepada SK KMA 144/2007 dan dapat mencontoh apa yang dilakukan MA”, tandas Wahyu Widiana.

Wahyu Widiana juga mengharapkan agar peradilan agama memanfaatkan potensi yang ada serta melakukan improvisasi tanpa melanggar ketentuan. “Jangan selalu menunggu,” tegasnya.

Hasil pantauan badilag.net, information desk di beberapa PA memang tidak difungsikan dengan optimal. Bukan hanya saja perangkat komputer yang dibiarkan ‘mati suri’, petugas yang mestinya bertanggung jawab terhadap information desk itu juga tidak ada.

Menanggapi masalah ini, Dirjen Badilag menyatakan akan lebih gencar lagi menyosialisasikan perlunya information desk. Menurutnya, information desk harus dijadikan garda depan pelayanan publik di PA.

“Petugas information desk harus ditingkatkan kualitasnya,” ujar Dirjen Badilag. Mereka harus dibekali pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai PA. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai personal communication dan public relation.

Jika semua itu telah dilakukan, diharapkan kelak tidak ada desk information yang ditelantarkan. Tidak ada pula petugas desk information yang melayani klien sambil merokok. Masyarakat pencari keadilan pun akan puas dengan pelayanan yang diberikan PA. Tentu, harapan seperti itu bukanlah impian di siang bolong. (hermansyah)
TanggalViewsComments
Total3090
Jum. 2510
Kam. 2410
Sel. 1510
Sab. 1210
Jum. 1120
Kam. 1010
LAST_UPDATED2
 
 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1091 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS