Beda Nasib Tenaga Honorer di Kementerian Agama dan Mahkamah Agung

Di Kementerian Agama, tenaga honorer yang memenuhi kriteria berjumlah 10875. Di Mahkamah Agung, tak satupun tenaga honorer memenuhi kriteria.

Kabar buruk itu datangnya dari Badan Kepegawaian Negara. Akhir Maret lalu, BKN merilis daftar tenaga honorer kategori I di instansi pusat yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Ironisnya, tak satupun tenaga honorer dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang tercantum di daftar itu.

Jumlah instansi pusat yang mempekerjakan tenaga honorer, berdasarkan data BKN, ada 87. Para honorer di 33 instansi sumringah karena masuk kriteria. Sebaliknya, para honorer di 54 instansi terpaksa gigit jari karena tidak masuk kriteria.

Di antara instansi yang tenaga honorernya masuk kriteria adalah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK (1 orang), BPK (1 orang), Setjen DPR (28 orang), dan Kementerian Agama (10875 orang).

Sementara itu, di antara instansi yang tenaga honorernya tidak masuk kriteria adalah MA, Kementerian Pendidikan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Mabes TNI.

Banyaknya tenaga honorer kategori I dari Kemenag yang masuk kriteria bisa dimaklumi. Sebab, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007, tenaga honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi CPNS adalah guru, lalu tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh.

Sebagian besar di antara 10.875 tenaga honorer di Kementerian Agama itu merupakan guru. Mereka menyusul rekan-rekan mereka sesama guru honorer dari Kementerian Pendidikan yang sebelumnya sudah banyak diangkat menjadi CPNS.

Di sisi lain, masih merujuk kepada PP 48/2005 dan PP 43/2007, para tenaga honorer di MA dan badan peradilan di bawahnya tergolong tenaga teknis lainnya yang berada di urutan buncit dari tenaga honorer yang diprioritaskan diangkat menjadi CPNS. Itupun dengan catatan bahwa tenaga teknis lainnya yang dimaksud di situ adalah tenaga teknis yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok intansi dan bukan tenaga administratif.

Masalahnya, yang disebut sebagai tenaga teknis di lembaga peradilan adalah hakim, tenaga kepaniteraan dan tenaga kejurusitaan. Mungkinkah para tenaga teknis itu diangkat dari tenaga honorer?

Banyak menggeluti TI

Sebagaimana diketahui, tenaga honorer terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, disebut tenaga honorer kategori I, adalah tenaga honorer yang dibiayai dari APBN/APBD. Dan yang kedua, disebut tenaga honorer kategori II, adalah tenaga honorer yang tidak dibiayai dari APBN/APBD.

Jumlah tenaga honorer di MA dan badan peradilan di bawahnya, baik kategori I maupun kategori II, masih belum diketahui dengan pasti. Khusus untuk tenaga honorer kategori II, berdasarkan data yang dihimpun Kesekretariatan MA pada tahun 2010 lalu, berjumlah 1961 orang.

Meski data mengenai jumlah tenaga honorer secara keseluruhan di lembaga peradilan belum diketahui, ada satu fakta penting yang perlu diungkap. Ternyata banyak tenaga honorer di lembaga peradilan yang berkarir di bidang Teknologi Informasi (TI).

Dari hasil survei kesiapan otomasi pengadilan yang diselenggarakan MA bekerjasama dengan USAID beberapa waktu lalu terungkap bahwa ada 1215 tenaga honorer yang bekerja sebagai staf TI. Rinciannya, 966 staf TI merupakan honorer kategori I dan 249 staf TI merupakan honorer kategori II.

Saat ini MA dan badan peradilan di bawahnya sangat gigih membangun lembaga peradilan yang modern, di mana implementasi TI menjadi salah satu yang diprioritaskan. Bila mayoritas tulang punggung TI di lembaga peradilan adalah para tenaga honorer, tentu ini menjadi masalah tersendiri.

Karena itu, ketika MA menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi sistem manajemen informasi perkara di Jakarta pertengahan Maret lalu, masalah staf TI yang berstatus tenaga honorer jadi perhatian serius.

“Jika pegawai yang menangani masalah TI di pengadilan berstatus honorer, pegawai tersebut perlu diangkat menjadi PNS dan tidak dipindah ke pengadilan lain. Terkadang staf honor diangkat jadi PNS, lalu dimutasi, pengadilan merasa kehilangan,” demikian salah satu usul yang mencuat dalam pertemuan itu.

Pimpinan MA terus berusaha

Sejatinya persoalan tenaga honorer di lembaga peradilan sudah lama jadi perhatian pimpinan MA. Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Ahmad Kamil bahkan pernah menyinggung persoalan ini dalam Rakernas tahun lalu.

Di hadapan para pimpinan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari seluruh lingkungan peradilan se-Indonesia, Ahmad Kamil mengungkapkan bahwa bahwa jumlah aparat peradilan masih sangat kurang.

“Kurang lebih, kita kekurangan 26.000 aparat peradilan,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan moratorium PNS sangat berpengaruh terhadap penambahan SDM di lembaga peradilan.

Nah, di kala moratorium PNS masih diberlakukan, Ahmad Kamil menyatakan, upaya untuk menambah SDM di lembaga peradilan terus-menerus dibicarakan dengan Kemenpan dan BKN.

“Tenaga honorer yang sudah masuk database, insya Allah akan diangkat per termin. Saya optimis itu walau pelan-pelan,” ungkapnya.

(hermansyah)