Pantau Pelayanan Publik, Kerjasama Badilag-HISSI akan Diformalkan

Jakarta l Badilag.net

Ditjen Badilag akan mengadakan kerjasama secara resmi dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI). Kerjasama itu dimaksudkan untuk memantau pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.

Hal itu dikemukakan Dirjen Badilag di hadapan para pejabat eselon II Badilag, sejumlah Ketua PTA dan Ketua PA serta para hakim yang mengikuti seminar yang diselenggarakan HISSI di UIN Ciputat, Kamis (15/3/2012).

“Kita ingin para mahasiswa dari Fakultas Syariah ikut memonitor pelayanan publik di pengadilan agama. Bukan memonitor putusan, tapi hal-hal kecil seperti biaya perkara, jadwal sidang, dan lain-lain,” ungkap Dirjen Badilag.

Metode yang dipakai para mahasiswa itu adalah mendatangi PA secara diam-diam. Mereka melakukan observasi dan mengadakan interview dengan pihak berperkara. Setelah itu mereka membuat laporan dan dikirim ke Badilag. Laporan itu tidak dipublikasikan, melainkan disampaikan Badilag kepada PTA dan PA untuk ditindaklanjuti.

“Sebelum itu kita akan tetapkan aturan main atau ketentuan yang ada di kita sehingga tidak terjadi salah paham,” jelas Dirjen.

Sejatinya kerjasama Badilag dengan Fakultas Syariah di beberapa kampus bukanlah hal baru. Sebagaimana diungkapkan Dirjen Badilag, sewaktu memberikan kuliah umum di UIN Yogyakarta, IAIN Surabaya dan IAIN Medan, dirinya sudah memberikan lampu hijau kepada para mahasiswa untuk memonitor pelayanan publik di PA. Hasilnya, seringkali ada laporan pengaduan dari para mahasiswa.

“Hanya, kerjasama itu belum diformalkan. Karena itu sekarang perlu kita fasilitasi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Dirjen Badilag juga menyinggung audit kinerja yang dilaksanakan Tim Qualiy Assurance pada bulan ini. Audit itu bertujuan untuk mengukur sejauh mana reformasi birokrasi telah dilakukan MA dan lembaga peradilan di bawahnya.

“Jangan sampai itu jadi beban. Tapi kita perlu persiapkan diri. Delapan area yang akan diaudit sudah dijelaskan Pak Kamil (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial—red) dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Bahan-bahannya juga sudah diberikan kepada seluruh Ketua PTA/MSA. Mohon itu dipelajari betul,” Dirjen berpesan.

Hasil lokakarya pemberdayaan hakim tinggi PTA/MSA juga disinggung Dirjen Badilag. Ia mengungkapkan, Badilag memerlukan masukan dari warga peradilan di daerah untuk menyempurnakan rumusan yang telah disebarkan melalui Surat Edaran itu.

“Mohon beri masukan selama sebulan ini. Hasil rumusan itu akan dijadikan SK Dirjen. Kita ingin mendapat masukan dari bawah,” pintanya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian bersama, ungkap Dirjen, adalah hasil pertemuan tingkat tinggi yang baru saja digelar MA bekerjasama dengan C4J USAID. Pertemuan yang dihadiri pimpinan MA dan sejumlah pimpinan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan itu menyepakati otomasi administrasi perkara di lembaga peradilan.

“Kita harus siap menuju otomasi, baik dalam hal administrasi perkara maupun sistem manajemen informasi perkara,” tuturnya.

Bila administrasi perkara lebih dititiktekankan pada alur penyelesaian perkara, maka sistem manajemen informasi perkara lebih difokuskan pada keterbukaan informasi kepada publik.

“Sekarang kita sudah punya SIADPA berbasis web. Mohon pemanfaatan SIADPA digalakkan betul,” tandasnya.

Di ujung pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit ini, Dirjen meminta maaf apabila apa yang diungkapkannya belakangan ini terlalu keras sehingga menimbulkan perasaan kurang nyaman.

“Saya minta maaf kalau akhir-akhir ini terlalu kencang,” tutur pejabat yang sudah 10 tahun menahkodai peradilan agama itu.

(hermansyah)