Kamis, 10 Juli 2014 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 



English Version | العربية
 
 
Informasi Umum
Home
Profil
Organisasi
Yurisdiksi
Hisab Rukyat
Peraturan Perundangan
Artikel
Hikmah Badilag
Dapur Redaksi
e-Dokumen
Kumpulan Video
Pustaka Badilag
Arsip Berita
Raker Badilag 2012
130th Peradilan Agama
Transparansi Peradilan
Putusan PTA
Putusan Perkara Kasasi
Transparansi Anggaran
Statistik Perkara
Info Perkara Kasasi
Justice for All
Pengawasan
Pengumuman Lelang
Laporan Aset
Cek Akta Cerai
LHKPN
Prosedur Standar
Prosedur Berperkara
Pedoman Perilaku Hakim
Legalisasi Akta Cerai
Internal Badilag
e-Mail
Direktori Dirjen
Setditjen
Dit. Bin. Tenaga Teknis
Dit. Bin. Administrasi PA
Dit. Pratalak
Login Intranet



RSS Feeder

Get our toolbar!








Login Intranet



Online Support
 
 
 
 



FOKUS BADILAG

PENGUMUMAN : Penyampaian Target PNBP Umum dan PNBP Fungsional TA 2015 | (10/7)
PENGUMUMAN : Eksaminasi Bagi Calon Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
| (10/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 14 | (7/7)
PENGUMUMAN : Laporan Keuangan Semester I DIPA 04 tahun 2014 | (3/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 13 | (2/7)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 12 | (27/06)
PENGUMUMAN : Surat Rukyat Hilal Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1435 H
| (24/6)

PENGUMUMAN : Revisi Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah | (20/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 11 | (20/06)
PENGUMUMAN : Pemanggilan Peserta bintek Angkatan IV | (17/6)
PENGUMUMAN : Permintaan Berkas Persyaratan Pengangkatan Hakim dan Biaya Pindah
| (17/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 10 | (13/06)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Orientasi Hisab Rukyat di Balikpapan | (10/6)
VIDEO : Diskusi Hukum | (9/6)
PENGUMUMAN :
Pemanggilan Peserta Bimtek Kompetensi Calon Panitera Pengganti MS/PA | (6/6)
PENGUMUMAN : Undangan Diskusi Hukum Edisi ke 4 | (6/6)
PENGUMUMAN : Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI
| (5/6)
VIDEO : Kuliah Berseri Hukum Acara Peradilan Agama -- Seri 9 | (02/06)




Tambahkan ke Google Reader
10 Catatan tentang Hakim Tinggi yang Perlu Dicermati (31/3) PDF Cetak E-mail
Oleh Hermansyah   
Sabtu, 31 Maret 2012 14:11

10 Catatan tentang Hakim Tinggi yang Perlu Dicermati

Sumber foto: pta-kendari.go.id

Kendari l Badilag.net

Ada sepuluh catatan mengenai hakim tinggi PTA/MSA yang perlu menjadi perhatian bersama. Kesepuluh catatan itu dijadikan acuan Ditjen Badilag untuk menyusun pola pemberdayaan hakim tinggi guna menjadikan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

“Pertama, tidak semua hakim tinggi direkrut berdasarkan kapabilitas dan integritas,” kata Dirjen Badilag saat memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan PTA Kendari, Kamis (29/3/2012). Diakuinya, hal itu merupakan salah Badilag sendiri.

Kedua, tidak semua hakim tinggi mahir dalam hukum acara, hukum materi dan pola bindalmin. Mahir, dalam konteks ini, berarti memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata.

Ketiga, sedikit hakim tinggi yang mau dan mampu memanfaatkan komputer dan TI. Dirjen Badilag berharap agar para hakim tinggi tidak sungkan belajar kepada yang lebih ahli mengenai hal ini. “Bagaimana bisa membina soal SIADPA kalau tidak mengerti SIADPA.,” ujarnya.

Keempat, sedikit hakim tinggi yang menguasai administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan dan sarana/prasarana. Juga tidak sedikit hakim tinggi yang kurang menguasai manajemen pengaduan/pengawasan.

“Karena itu, para hakim tinggi perlu melibatkan pejabat atau staf yang lebih tahu masalah ini ketika melakukan pembinaan atau pengawasan,” tandas Dirjen Badilag.

Kelima, banyak pimpinan, pejabat dan staf PA tidak respek terhadap hakim tinggi. “Penyebabnya banyak. Asalkan mau meningkatkan kualitas diri, insya Allah kondisi ini bisa berubah,” tandas Dirjen.

Keenam,  ada kesan, pengawasan yang dilakukan hakim tinggi hanya mencari kesalahan. Hal ini, menurut Dirjen Badilag, harus diperhatikan betul. Pengawasan merupakan bagian dari pembinaan. Idealnya, pengawasan pun ditujukan untuk memperbaiki kinerja sasaran pengawasan, bukan semata-mata mencari kesalahan.

Ketujuh, masih sering, masing-masing hakim tinggi tidak satu persepsi mengenai persoalan yang sama. Akibatnya, PA sebagai objek pembinaan dan pengawasan mengalami kebingungan.

Kedelapan, hakim tinggi sering tidak diberdayakan atau difungsikan oleh pimpinan PTA/MSA. “Sekarang tidak begitu lagi. Kita punya pola pemberdayaan hakim tinggi. Nanti akan ada SK Dirjen untuk mengatur bagaimana teknisnya,” kata Dirjen Badilag.

Kesembilan, selama ini tidak ada upaya peningkatakan kualitas hakim tinggi. Mengingat sekarang tidak ada lagi diklat untuk hakim senior, Badilag menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis yustisial yang para pesertanya adalah para hakim tinggi. Diharapkan, mereka akan jadi mentor di wilayah masing-masing.

Dan kesepuluh, hakim tinggi belum diperlakukan dan difasilitasi sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. “Hal ini juga menjadi perhatian serius kami,” Dirjen Badilag menegaskan.

(hermansyah)

TanggalViewsComments
Total602670
Kam. 1040
Rab. 0920
Sel. 0840
Sen. 0750
Ming. 0610
Sab. 0520
LAST_UPDATED2
 

Comments 

 
# alimun, kds 2012-03-31 14:44
selain 10 hal diatas, hakim tinggi harus sadar sesadar2nya bahwa turba melakukan pembinaan / pengawasan itu tupoksinya, jadi jangan minta difasilitasi akomodasi, konsumsi maupun transportasinya oleh PA-PA yg didatanginya. Hakim Tinggi itu tangannya di atas, bukan di bawah
Reply
 
 
# alfa 2012-04-02 06:51
heu ...
Reply
 
 
# Hakim Agung MA RI 2012-04-05 07:40
"Hakim tangannya diatas bukan di bawah". Hakim tinggi jg WAJIB mempelajari dan mentaati SE MA RI No 10 th 2008 ttg LARANGAN MEMBERIKAN CINDERA MATA / HADIAH dan SE MA RI No 05 th 2010 ttg TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
Reply
 
 
# Anwar Fauzi Ak 2012-03-31 14:47
Nah !
Reply
 
 
# Jamhur MS Sigli 2012-03-31 15:24
betul pak Dirjen, mudah-mudahan para hakim tinggi membaca catatan bpk Dirjen ini, sehingga dimasa datang catatan-catatan pak Dirjen hilang secara pelan-pelan, mungkin ada tambahnya ada diantara Hakim Tinggi yang belum pernah menjadi pimpinan baik wakil ataupun Ketua PA.
Reply
 
 
# KAMALI Singarajapa 2012-03-31 17:03
Kepada Bapak dan Ibu Hakim Tinggi kami yang berada di pengadilan tingkat pertama ikut prihatin, akan tetapi kami penuh harap semoga paparan Bapak Direktur tersebut menjadi PEMICU UNTUK MAJU dan bukan menjadikan penurunan harga diri Bapak dan Ibu, kita harus menyadari bahwa ZAMAN ITU MAJU bukan seperti puluhan tahun yang lalu ketika bapak dan ibu waktu menjadi pimpinan di pengadilan tingkat pertama.
Syukron wal'afwu minnaa.
Reply
 
 
# Khaerul 2012-03-31 17:13
Kalau PTA menyelenggarakan bintek utk hakim-hakim PA..usahakan ada instruksi dari Dirjen pesertanya jgn yang itu-itu saja..nnti yg pintar hakimnya itu-itu saja juga..yg lain tetap tidak mampu karena tidak pernah dapat pembinaan dalam bentuk Bintek
Reply
 
 
# asep dadang pa depok 2012-03-31 17:16
Dalam suatu filem yang menggambarkan ajaran nabi Musa terkenal dengan sebutan "The Ten Comandemen" barangkali terhadap Bapak2/Ibu2 Para Hakim Tinggi juga ada The Ten Solution" yang disampaikan Pak Dirjen, smg jadi bahan inspirasi dan renungan bersama terutama Bapak2/Ibu2 Hakim Tinggi dari kesepuluh poin tersebut mungkin ada salah satu poin yg sesuai dengan keberadaan masing2, smg jadi bahan instropeksi dan persiapan bagi para Hakim tingkat pertama untuk melangkah ke jenjang Hakim Tinggi......
Reply
 
 
# sumar 2012-03-31 19:08
hakim tinggi harus sadar betul bahwa untuk melakukan pembinaan / pengawasan tersebut adalah tupoksinya, jadi jangan minta difasilitasi akomodasi, konsumsi maupun transportasinya oleh PA-PA yg didatanginya. Hakim Tinggi adalah sebagai panutan dari hakim2 pada tingkat pertama, oleh karena itu dicermati 10 hal pesan dirjen badilag diatas
Reply
 
 
# ahid Lampung 2012-03-31 19:15
sangat luar biasa penyampaian Dirjen membuka cakrawala seluruh aparat Peradilan Agama wabil khusus YM hakim Tinggi, kiranya 10 catatan pak Dirjen berikut koment-komentnya ini dijadikan motivasi untuk berbenah menuju hakim tinggi yang paripurna.
Reply
 
 
# Orba Susilawati 2012-03-31 19:18
Sepertinya apa yang disampaikan pak Dirjen ini benar adanya, namun begitu kita yakin tidak ada istilah kata terlambat dan masih ada waktu, mari bersama kita mulai....Insyaallah bisa... :roll:
Reply
 
 
# Khaeril R PTA. Palu 2012-03-31 20:09
Terima kasih Pak Dirjen atas kereksi 10 catatan bagi hakim Tinggi. kami sarankan Perlu kedepan persyaratan untuk menjadi hakim tinggi harus menguasai TI, pemberdayaan hakim tinggi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan salah satu kendalanya adalah kemampuan hakim tinggi tidak merata dalam berbagai aspek dan tidak didukung dengan dana yang cukup utuk turun kedaerah melakukan pengawasan dan pembinaan, SK Dirjen tentang teknis pengawan dan pembinaan agar segera diterbitkan untuk menjadi pedoman para hakim dalam melaksanakan pengawasadan pembinaan, sebaiknya ada bintek pengawsan bagi hakim tinggi agar satu mazhab dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, laporan hasil pengawasan dan pembinaan di daerah seharusnya PTA membuat laporan ke Badilag.
Reply
 
 
# Rio PA Sengeti 2012-03-31 20:31
Kita dukung keberadaan PTA / MSA sebagai kawal depan Mahkamah Agung, semoga keberadaan PTA / MSA dapat memangkas jenjang birokrasi pengawasan, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien.
Reply
 
 
# Ilman Hasjim, PA Andoolo 2012-03-31 20:44
Sangat setuju dgn ungkapan pak Dirjen, "...asalkan mau meningkatkan kualitas diri, insya Allah kondisi ini bisa berubah". Mengasah diri mengembangkan SDM harus menjadi prioritas dari hakim, siapapun dia.

Dengan program Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung, seyogyanya hakim tinggi mengetahui semua seluk beluk di peradilan tingkah pertama, khususnya wilayah perkara/kepaniteraan dan penguasaan seputar kesekretariatan. Karenanya, kesamaan persepsi para hakim tinggi dirasa perlu untuk kesamaan praktek di masing2 satker tngkat pertama...
Reply
 
 
# Syaifuddin PA Stabat 2012-03-31 21:01
semoga 10 catatan Pak Dirjen ini menjadi pendorong untuk keluar dari 10 lingkaran yang tidak menguntungkan bagi lembaga Peradilan Agama dan kita bismillah untuk melangkah ke depan dan meninggalkan yang menurut catatan Pak Dirjen kurang baik, semoga ini menjadi semangat untuk melakukan perubahan.
Reply
 
 
# Hardinal PTA Jypura 2012-03-31 21:16
Hakim Tinggi sesungguhnya juga manusia. Manusia tentu tidak ada yang sempurna. Namun dari 10 catatan di atas, bisa saja satu dua poin yang tidak begitu dikuasai oleh HT, bukan mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui sama sekali, hanya TIDAK BEGITU MENGUASAI. Karena itu, rekruitmen HT ke depan betul2 harus selektif, tidak menyimpang dari ketentuan undang2, misalnya merekruit yang hanya sudah mencapai usia 54 tahun saja, padahal jabatan hakimnya baru dan tidak pernah menjadi pimpinan, mengonsep putusan pun masih kusut. Jenjang kelas pengadilannya juga perlu menjadi pertimbangan. Tidak sedikit pula hakim yang belum berusia 50 tahun tapi sudah di atas 40 tahun, SDM nya cukup bagus, karena masa kerja hakimnya telah terpenuhi menurut ketentuan undang2 untuk menjadi HT plus sudah sekian tahun pula menjadi hakim di kelas I-A. Trmks
Reply
 
 
# Syafii Thoyyib, PA Bantul - DIY 2012-04-01 01:16
Poin Kesebelas, Hakim tinggi mempunyai ilmu yang relatif memadai, akan tetapi tidak dapat mengoptimalkan ilmunya untuk ditularkan karena kondisi kesehatan fisiknya. Dan untuk beliau kita doakan : "Yaa rabban naas, adzhibil ba’sa, isyfi antasy syaafii, laa syifaa-a illaa syifaauka, syifaa-an laa yughaadiru saqaman” (Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. (hanya) Engkaulah yang dapat menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi). Amin...!!!
Reply
 
 
# Mohammad H.Daud PA Negara Kalsel 2012-04-01 04:16
Rekrutmen HT yang tidak didasarkan pada kapabilitas dan integritas sebagaimana diakui oleh pak Dirjen tersebut tidak boleh terulang lagi.
Reply
 
 
# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-04-01 06:22
Setuju Pak dirjen, bahkan kalau saya tambahkan, kadang ada hakim tinggi yang tidak mau diatur KPTA, tapi mudah-mudahan di PTA Bandung mah aman. Amiin.
Reply
 
 
# Asni Falah PTA BDL 2012-04-01 07:02
ke 10 catatan penting tentang hakim tinggi yang harus diperhatikan oleh kita semua aparat Peradilan agama, memerlukan follow up nya. Karena apabila telah terpenuhinya 10 kriteria di atas, memerlukan reward dan punishmen. Seringkali banyak hakim tinggi di daerah yang potensial tidak mendapatkan pantauan pusat, karena status mereka "kurang dikenal". Insya Allah ke depan hal ini tidak terjadi lagi.
Reply
 
 
# endang m, pta mataram 2012-04-01 07:56
Kesepuluh catatan pak Dirjen tsb memang msh ada pd sebagian HT, tapi sebagiannya lagi sdh tdk memilikinya. Ke depan, memang sebaiknya untuk diangkat sbg HT hrs selektif, tdk hanya karena faktor usia saja, tapi faktor2 lainnyapun hendaknya menjadi pertimbangan.....
Reply
 
 
# akangjajangs/PA.Tnk 2012-04-01 08:48
Terima kasih Yth Bpk Dirjen atas 10 catatannya, ini amat sangat penting untuk semua, dan tentu ditambah catatan sbgmn komentar sdr Alimun kds di atas.Insya Allah ke depan PA semakin jadi panutan, semoga...Amiin.
Reply
 
 
# asep saefudin pa kab kediri 2012-04-01 10:45
Setuju dg pak Dirjen ttg 10 hal yg harus jadi perhatian, ya terutama bagi Badilag. Untuk kedepan, Hakim Tinggi minimal direkrut dari Ketua2 PA yang integritas dan kafabilitasnya tidak diragukan, saat ini kan banyak Hakim Tinggi yg direkrut dari Hakim Tingkat Pertama yang belum pernah berpengalaman sbg pimpinan, baik sbg Ketua maupun Wakil.
Reply
 
 
# MAME SADAFAL - PA SIDOARJO 2012-04-01 11:48
Rekrutmen Hakim Tinggi tidak hanya berdasarkan kapabilitas dan integritas, akan tetapi harus melalui parameter-parameter yang jelas karena tugas dan kewajibannya adalah untuk membina dan mengawasi peradilan pada tingkat pertama.
Reply
 
 
# moehammad mujib 2012-04-01 13:26
10 catatan merupakan PERINGATAN...mendatang PA - PTA harus lebih baik,Lebih baik dalam mempersiapkan,lebih baik dalam perekrutan dan lebih baik dalam pemberdayaan HA-TI -jangan sampai terjadi sistem antri Karcis- frm : kediri city
Reply
 
 
# H.Makka A 2012-04-01 13:30
sepuluh catatan Dirjen tersebut tentang hakim tinggi, saya kira bukan masalah, sepanjang beliau-beliau, mau belajar dan mau merobah diri untuk mengikuti perkembangan, karena beliau-beliau adalah mantan pimpinan pada pengadilan tingkat pertama atau setidak-tidaknya sudah lebih 15 tahun menjadi hakim tingkat pertama dan kalau tidak salah dalam SK pengangkatan beliau-beliau tertulis .... dipandang mampu dan cakap.
Reply
 
 
# Muhdi Kholil PA Kangean 2012-04-01 14:50
SEPULUH CATATAN TENTANG HAKIM TINGGI YANG DISAMPAIKAN PAK DIRJEN BADILAG HENDAKNYA DIJADIKAN BAHAN KAJIAN DAN EVALUASI YANG SERIUS AGAR KE DEPAN SEMUA YANG DIPROMOSI MENJADI HAKIM TINGGI MEMENUHI STANDAR KUALITAS , KREDIBILITAS , PROFESIONALITAS DAN KAPABILITAS . TERMASUK DIDALAMNYA KEBIJAKAN DARI SEMUA PIMPINAN YANG BERKOMPETEN UNTUK MEMBERDAYAKAN SERTA MENFASILITASI HAK FINANSIAL DAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI DAN LAYAK SESUAI KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWABNYA. SEHINGGA AKAN TERWUJUD HAKIM TINGGI YANG MENJADI KATALOG / RUJUKAN DAN PANUTAN BAGI HAKIM DIBAWAHNYA/TINGKAT PERTAMA DALAM DALAM MELAKSNANAKAN TUGAS YANG DIEMBANNYA. SEMOGA DENGAN THEMA RAKERNAS 2011 LALU , HAKIM TINGGI MENJADI LEBIH " MULIA " DAN TERHORMAT " DI MATA PARA KETUA DAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN APARAT DIBAWAHNYA. DAN YANG TIDAK KALAH PENTING ADALAH MENJADI " JEMBATAN EMAS " DAN "IMPIAN " PARA HAKIM DIBAWAHNYA UNTUK MENCAPAI JENJANG KARIR YANG LEBIH TINGGI, BUKAN DIANGAP SEBAGAI "BUANGAN" DAN "HUKUMAN" SEPERTI SELAMA INI. MAJU TERUS HAKIM TINGGI INDONESIA ,AYO " SAABIQUN BIL KHOIRAT BI IZNILLAH " SEMOGA KE DEPAN LEBIH MULIA DAN BERDAYA DENGAN FASILITAS YANG LEBIH LAYAK DAN MEMADAI KETIMBANG KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA. AMIN
Reply
 
 
# Idia PA Jambi 2012-04-01 16:53
Perlu diacungi jempol untuk Pak Dirjen yang berani mengakui kesalahan Badilag selama ini bahwa "tidak semua hakim tinggi direkrut berdasarkan kapabilitas dan integritas". Selain itu Badilag perlu juga merenungkan tentang pengangkatan pimpinan PA :"jangan2 pengangkatan pimpinan PA juga demikian.." karena dengan melihat cara bersidang/menangani perkara, timbul pertanyaan "kok bisa jadi pimpinan ya .." Jadi, tidak semua pimpinan atau yang sudah berusia di atas 50 tahun "sudah layak" menjadi HT. Untuk itu segera terapkan fit and propertest agar tercipta keadilan. Biarlah seleksi yang akan memilah dan memilih siapa yang "layak" menjadi HT. Terutama keadilan bagi Hakim Wanita yang selama ini "sepertinya" sedikit sekali kesempatan untuk dapat menjadi pimpinan. dan oleh karena itu "jabatan", maka tidak dipermasalahkan. Tetapi untuk menjadi Hakim Tinggi, jelas keinginan semua hakim, tidak terkecuali Hakim Wanita, dan itu didukung oleh UU. Selain untuk keadilan, fit and propertest juga akan memotivasi para hakim tingkat pertama untuk meningkatkan kemampuannya.Dengan demikian kita akan memiliki hakim-hakim yang berkawalitas..semoga !
Reply
 
 
# nyong amboina 2012-04-01 19:02
10 point catatan pak Dirjen tentang kondisi negatif hakim tinggi (padb Pengadilan Tinggi Agama) saat ini sebenarnya berkaitan dengan rekrutmen, kapabelitas, integritas, pembinaan dan fasilitas hakim tinggi. Untuk merubah kondisi negatif tersebut menjadi kondisi positif tentu memerlukan perhatian dan real actions dari semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pimpinan pusat (termasuk pak Dirjen) dan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dalam hal rekrutmen, pembinaan dan fasilita serta bapak bapak dan ibu hakin tinggi dalam hal kapabelitas dan integritas.
Reply
 
 
# Alamsyah PA Sengeti 2012-04-01 19:21
Semoga keberadaan hakim tinggi berperan besar dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama. Ketika hendak berkunjung ke satker lebih baik dilakukan secara mendadak biar tahu kondisi riil yang terjadi di PA, bukan melihat sesuatu yang telah dipoles
Reply
 
 
# Indra Suhardi MS Sabang 2012-04-01 20:12
Memang ke 10 hal yang diungkapkan pak Dirjen itu senyatanya, oleh karenanya marilah kita semua untuk meningkatkan kualitas masing-masing smg ke depan Badilag ini benar-benar sebuah lembaga yang bisa dicontoh dan menjadi terdepan...oke hidup badilag.
Reply
 
 
# kang ujang ti kawali 2012-04-02 04:06
Walaupun the ten khithab for YM Hakim Tinggi, hakikatnya untuk qita semua. Saya sbg hakim tk pertama jadi terenyuh: "masih jauh dari yang diidealkan"
Reply
 
 
# maharnis pta jayapura. 2012-04-02 05:37
Mari kita jadikan 10 catatan Pak Dirjen itu sebagai cambuk agar memotivasi semua hakim tinggi untuk berupaya melakukan perobahan kearah yang lebih baik, walaupun tidak semua dari catatan Pak Dirjen tidak kita miliki, tapi mungkin ada satu dua yang belum kita kuasan secara utuh, namun semua catatan Pak Dirjen itu bernilai positif dalam upaya memberdayakan para Hakim Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung.Untuk itu terima kasih atas jerih payah Pak Dirjen agar Peradilan Agama menjadi lebih baik lagi amin.
Reply
 
 
# Alimuddin M.Mataram 2012-04-02 07:07
Sejak dulu kami merasakan bahwa hasil pembinaan/pengawasan dari hakim tinggi (termasuk juga dari pengawasan pusat)sering menimbulkan ke-BINGUNG-an. Hal ini tentu tidak bisa disalahkan hanya kepada pelaksana pengawasan itu, karena sangat berkaitan dengan recruitmen, capebelitas, upaya pemberdayaan dan juga karena tidak adanya kurikulum bahan ajar secara nasioal.
Reply
 
 
# H. Abd. Rasyid A., MH. PA-Mojokerto. 2012-04-02 07:17
Kesepuluh catatan mengenai hakim tinggi PTA/MSA disampaikan Ditjen Badilag tersebut hendaknya juga menjadi perhatian agar dalam mengangkat hakim tinggi harus lebih slektif, dg mempertimbangkan kemampuan, kualitas dan konpetensi, bukan hanya mempertimbangkan faktor kepangkatan. Semoga ke depan tidak lg ada hatim tinggi seperti yg menjadi catatan Bp. Dirjen Badilag tsb...
Reply
 
 
# zein ahsan PTA BAndung 2012-04-02 07:39
disamping kesepuluh catatan Pak Dirjen, saya tambah satu lagi ada sementara hakim tinggi yang mementingkan TENIS daripada TEHNIS sehingga setiap ada acara yang sempurna persiapanya hanya untuk main tinis bukan uantuk mengikuti acara, justru main tenis jadi pokok dan acara yang pokok jadi sampingan. Smg kedepan semua hakim tinggi dapat melaksanakan tugas poko dengan baik dan sempura. Smg Allah SWT membimbing kita. Amiiin.
Reply
 
 
# Nurmadi Rasyid pa bkl 2012-04-02 07:41
itulah akibat tidak ada standarisasi untuk dijadikan dalam pengangkatan hakim tinggi selama ini karena sudah senior dan tinggi
pangkatnya.mudah mudahan kedepan kesepuluh itu dapat dijadikan pegangangan dan pembelajaran oleh hakim hakim tinggi saat sekarang dan dan kedepan.
Reply
 
 
# daswir tanjung pta bdg 2012-04-02 07:46
sepuluh catatan bagi Hakim Tinggi yang perlu dicermati sebagai disampaikan oleh Bp.Dirjen,selama ini yang ikut bertanggung jawab adalah semua pihak, yaa Mahkamah Agung, Yaa pimpinan Pengadilan Tinggi dan yaa Hakim Tinggi sendiri. selama ini pimpinan MA tidak memberikan pelatihan yang memadai kepada Hakim Tinggi, termasuk penggangkatan Hakim Tinggi, miskipun dalam Undang -Undang disyaratkan, untuk diangkat menjadi Hakim Tinggi harus lulus Examinasi putusan yang dilakukan oleh MA, dan kedepan seharusnya dilakukan "Fit in Proper Test, terutama melihat kemampuannya tentang peenguasaan hukum Acara, wawasan kedepan,dsb. Dan Pimpinan Pengadilan Tinggi tidak melakukan pembinaan dengan sungguh- sungguh terhadap Hakim Tinggi terutama menyatukan sikap,sistem dan pedoman kerja dalam pembinaan ke daerah. dan bagi Hakim tinggi, memang diakui masih banyak yang tidak memahami hukum acara dengan baik, lagi pula tidak mau belajar, miskipun banyak menambah srata pendidikan misal S 2 dan S3 tapi yang ada sangkut pautnya dengan tugas pokok, kadang - kadaang jauh panggang dari api, pada hal sekarang sudah banyak buku hukum acara yang sudah terbit, misal hukum acara Yahya Harahap,Supomo, soebekti, Retnowulan dan bapak Manan dan banyak lagi, pokoknya ada kemauan saja untuk membacanya, termasuk juga masalah bindalmin, Teknologi Informasi,penguasaan ilmu tentang keuangan dan lain sebagainya. daan saya berharap untuk diangkat menjadi Hakim Tinggi coba dilakukan examinasi putusan, dan seorang yang akan diangkat menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi perlu fit in proper test, hal ini diperlukan untuk melihat kemampunan Menejerial, kemapuan hukum Acara dan kemampuan lainnya, jadi seorang yang dicalonkan harus betul-betul mempunyai kemampuaan, bukan lagi like and dislike dan senioritas. apa yang disampaikan oleh bapak dirjen harus dicermati oleh semua pihak termasuk Hakim Tinggi sendiri. Terima kasih.Pak.
Reply
 
 
# Akramuddin, PA Kendari 2012-04-02 07:48
Dengan gencarnya pemberdayaan hakim tinggi semoga kedepan ada evaluasi dari pimpinan di Badilag dan pimpinan di tingkat banding dalam melahirkan hakim-hakim tinggi yang ideal.
Reply
 
 
# Ali Amran 2012-04-02 07:50
10 catatan penting ini perlu jadi perhatian hakim tinggi dan jangan cari kesalahan hakim PA di bawah.
Reply
 
 
# Aminuddin. Msy-Lhoksukon 2012-04-02 07:54
Ada 10 Catatan tentang Hakim Tinggi yang Perlu Dicermati ini Kata Pak Dirjen, tapi sayang mereka banyak yang gak tau, karena gak baca berita ini, sebabnya gak tau dan gak mau tau bagaimana memanfaatkan komputer dan TI.
Reply
 
 
# M.Yusuf Waka PA Kendari 2012-04-02 08:02
Mencermati dari sepuluh catata pak Dirjen sebagai acuan dalam pemberdayaan Hakim Tingi,sudah bisa dibayankan bahwa pembinaan PA akan semakin maju dan baik.Menurut hemat saya kesemuanya itu bisa berjalan dengan catatan kembali kepada komitmen pimpinan Pengadilan Tingkat Banding masing-masing.Saya yakin dan percaya bahwa kedepan para Hakim Tinggi akan semakin mulia .kedudukannya...
Reply
 
 
# ANDI M. AKIL, SUBANG 2012-04-02 08:37
10 catatn itu sebenarnya, dari dulu begitulah adanya, jika Pak Dirjen Badilag, menyampaikan itu, adalah pengulangan dan sangat disayangkan sekali jika masih ada Hakim Tinggi yang tidak mengerti IT, betul yang dikatakan Pak Dirjen, masih ada Hakim Tinggi Pengawas mencari-cari kesalahan seorang hamim, bahkam jika seorang hakim itu ada kekeliruan selalu yang diingat adalah kekeliruannya, termasuk yang mendampingi Haki m tinggi Pengawas harus diberikan persepsi yang sama dalam pembinaan.
Reply
 
 
# hermansyahiri@yahoo.co.id 2012-04-02 08:46
Mari kita jadikan 10 catatan itu sebagai pemicu dan pemacu untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ingat..."tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri" bahkan terlambatpun masih lebih baik ketimbang tidak berbuat sama sekali.
Reply
 
 
# uwanuddin 2012-04-02 09:12
Dengan disampaikannya 10 catatan pak dirjen ttg hakim tinggi, semoga menajdi motivasi kepada para hakim tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabelitasnya,dan kepada para pimpinan serta para pejabat untuk mencarikan solusi yang lebih baik bagi hakim tinggi dalam rangka mengemban tugas sebagai Pembina dan pengawas.
Reply
 
 
# asep ridwan pa kla 2012-04-02 09:13
yang sering dialami di daerah adalah ketika satu saat pengawasan hakim tinggi "A" mengatakan harus begini, kemudian pada saat pengawasan oleh Hakim tinggi "B" mengatakan berbea, sehingga hal ini membuat kebingungan, sebaiknya dalam hal pengawasan ada draft yang menjadi acuan yang sama setidaknya untuk satu lingkungan peradilan tinggi agama.
Reply
 
 
# s.yanto.tn@gmail.com 2012-04-02 09:23
Keterbatasan/kemampuan HT sebagai manusia jg hrs dimaklumi. Seseorang itu tdk bs menguasai/memahami seluruh persoalan walaupun itu sebagai tupoksinya dlm pekerjaan yg dihadapi setiap hari, namun demikian 10 catatan yg disampaikan Bp.Dirjen tsb. patut unt dijadikan penyemangat/motivator bg HT unt meningkat kan kemampuan dan ketrampilannya.TRima kasih p. Dirjen.
Reply
 
 
# Ridhuan Santoso MSy.Aceh 2012-04-02 09:32
Kesepuluh catatan Pak Dirjen. tersebut memang ada benarnya dan kami tunggu SK. bapak tentang petunjuk tehnisnya, untuk sebagai pegangan bagi para Hakim Tinggi.
Reply
 
 
# Nursal-PA Muara Bungo 2012-04-02 09:34
melalui catatan2 Pak Dirjen tersebut, ke depan stigma yang ada selama ini akan terhapus secara perlahan2 atau Stimulan, seiring dengan program pemberdayaan Hakim Tinggi oleh Badilag.. ( gagasan pak Dirjen juga ). amn
Reply
 
 
# Mansur Muda PTA Bkl 2012-04-02 10:45
Khusus pd pemamfaatan komputer dan TI,saya salut kepd Ka.PTA Bengkulu, yg menyediakan ahli dibidang ini sehingga hakim tinggi dpt tertolong dan insya Allah sudah mengu asai.
Reply
 
 
# Ayip-PA Tasikmalaya 2012-04-02 10:49
Setuju sepenuhnya dengan comment bapak hermansyahiri@yahoo.co.id (bapak Iri Hermansyah).
Reply
 
 
# MASHADI 2012-04-02 11:12
Apapun yang disampaikan Pak Dirjen, persis seperti pelatih sepak bola (COACH), di masing-masing lini ada kekurangan dan kelebihan. Di sini justeru menunjukkan kepiwaian Pak Dirjen mengelola pemain, dan akhirnya akan terbentuk suatu perpaduan yang serasi untuk kewempurnaan. Thank For Mr. Dirjen........
Reply
 
 
# Suhadak PA Mataram 2012-04-02 12:10
Kespuluh cacatan ttg hakim tinggi ini aktual dan nyata terjadi dan itulah yg dirasakan.Tapi yg sudah terjadi biarlah berlalu tunggu pensiunnya aja. Kini perlu penaatan mgkn kedepan untuk promosi Hakim Tinggi tidak hanya dilihat umur saja, lebih penting dari itu adalah kecekatan, kelincahan, punya skill dan profesional. Walau usia muda 45 th kalau memenuhi syarat mengapa tidak!
Reply
 
 
# Sarnoto Abuhael 2012-04-02 13:59
Sudah saatnya dimasimalkan tugas dan peran hakim tinggi kita.
Reply
 
 
# a rahmat - pta smd 2012-04-02 14:22
Bukankah kini ada sistem perekrutan, promosi dan mutasi, pertahankan sistem itu dan singkirkan jauh2 persepsi dan cara2 lama 'siapa dekat dia dapat'. Hasil TPM di website yang dulu hilang kini muncul lagi dan jangan hilang lagi. Semoga....
Reply
 
 
# m.Tobri-PA Kuningang 2012-04-02 16:27
mudah-mudahan untuk tahun 2012, sepuluh ini bisa dikurangi, dan bisa dirubah secara pelan tapi pasti. kalu sudah tahu kelemahan pasti akan ada kelebihan untuk mengatasi kelemahan yang ada. jempol buat Pak Dirjen.
Reply
 
 
# Masrinedi-PA Painan 2012-04-02 17:07
Dengan adanya 10 Catatan tentang Hakim Tinggi yang Perlu Dicermati yang disampaikan Pak Dirjen ini dapat menjadi bahan renungan sekaligus motivator dan injektor buat Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM sehingga pembinaan ke PA semakin bagus tata kelola dan tata laksananya. AMin !!!!!
Reply
 
 
# M.Yamin/PA. GTLO 2012-04-02 18:42
Semuanya bisa dicapai kalau kita berada dalam satu persepsi, Tanamkan kemauan yg tinggi. Karena hanya org2 yg mau/berani yg dapat mengubahnya. Makasih pak Dirjen atas segala motivasinya.
Reply
 
 
# Haeruddin PA Tahuna 2012-04-02 19:49
Tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan.... ayo.. Bapak dan Ibu HT berpacu untuk menjadi yang terbaik sebelum memperbaiki orang lain...
Reply
 
 
# Abdul Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-04-02 21:52
Semoga ke10 pesan dan harapan Pak Dirjen dapat dilaksanakan oleh Hakim Tinggi.....dgn prinsif UTLUBUL ILMA MINAL MAHDI ILALAHDI..... :zzz
Reply
 
 
# riswan pa maninjau 2012-04-03 07:07
kata berjawab gayung bersambut, inilah yang ditunggu-tuangu insan peradilan tingkat pertama selama ini, satu lagi terobosan baru yang dilakukan pak Dirjen, semoga pemberdayaan hakim tinggi benar mempercepat terjadinya reformasi birokrasi di peradilan agama, kita tunggu hasilnya.
Reply
 
 
# Mulyadi Pamili, Gorontalo 2012-04-03 07:34
Sepuluh catatan mengenai keberadaan hakim tinggi ini harus betul2 menjadi perhatian. Belajar dan belajar adalah kunci utama, walaupun sudah hakim tinggi. Namun kami yakin, apapun dan bagaimanapun keberadaan mereka, saya yakin mereka rata2 adalah mantan Ketua PA. yakin dan percaya mereka pasti bisa. 10 catatan tersebut, tentu akan teratasi dengan sendirinya jika mereka mau belajar.
Reply
 
 
# Marzuqi. PTA.Bjm 2012-04-03 07:52
PR Bapak Dirjen dan jajarannya untuk program selanjutnya, sehingga hakim tinggi kedepan bertambah kwalitas, kapabilitas dan integritasnya. Mari kita dukung untuk kejayaan MARI, terutama pemerataan pelatihan dll. Wassalam
Reply
 
 
# H Imron AR, Bwn 2012-04-03 08:12
kesebelas kesehatan hakim tinggi mulai menurun, karena usia lanjut dan jauh dari keluarga.
Reply
 
 
# DH PTA Banten 2012-04-03 08:45
Jika selama ini 'regulasi formal' tentang pengangkatan hakim tinggi yang paling mengemuka adalah masa kerja (berapa tahun) pernah jadi A, B dst, mungkin ke depan di samping regulasi tersebut, tidak ada salahnya jika 'kemampuan lebih' menjadi indikator.

Hal ini tentunya akan memotivasi diri para hakim, baik muda atau senior untuk menunjukkan kapasitas dirinya masing-masing hingga layak menjadi pembina, penuntun, bahkan pemimpin yang seharusnya dan kesepuluh catatan dan cacatan (cacat) yang dikemukakan p Dirjen di masa yang akan datang tidak lagi ditemukan.
Reply
 
 
# askonsri 2012-04-03 08:46
Semoga 10 catatan Pak Dirjen akan di baca dan di jadikan sebagai pedoman bagi bapak bapak kita .... tidak ada kata terlambat untuk berbenah demi kebaikan lembaga dan diri sendiri.
Reply
 
 
# Tarsi PA.Pelaihari. 2012-04-03 09:54
Benar pak Dirjen, tetatapi bukan kesepuluhnya melekat pada hakim tinggi kita, kalau kesepuluhnya wah-wah mau jadi apa Pengadilan Agama yang dibina dan diawasinya.Barangkali kedepan sistem rekrutmen Hakim Tinggi perlu dibenahi,yang diutamakan kualitas/kemampuan, bukan asal senioritas yang belum tentu berkualitas.
Reply
 
 
# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-04-03 10:59
apa yang dikemukan 10 permsalahan hakim tinggi oleh pak dirjen tersebut benar adanya dan saya pernah mengamalinya tu.. :lol:
Reply
 
 
# Amir Razak PTA Manado 2012-04-03 12:22
Seorang dikatakan jujur kalau bernani mengakui kekeliruannya, itulah Bpk Dirjen kita, kalau dikatakan untu promosi ke Hakim Tinggi perlu selektif, sangat setuju. akan tetapi apabila Hakim Tinggi dipromosikan sebagai Pimpinan perlu juga selektif, krena terkadang Hakim Tingginya Ingin berkreatif ttp terkendala oleh kebijakan Pimpinan yg otoriter, semoga
Reply
 
 
# M.SUKRI BAIDOWI PA SUMENEP 2012-04-03 14:10
Kapabilitas dan integritas merupakan salah satu prasyarat utama yang patut diperhatikan dalam promosi penjenjangan karier termasuk promosi untuk menjadi Hakim Tinggi, namuni itu saja tidak cukup bagi seorang Hakim Tinggi perlu memiliki wawasan yang luas tentang masa depan peradilan khususnya peradilan agama, lebih-lebih jika dikaitkan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang menjadikan Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

Idealnya kemampuan teknis yustisial Hakim Tinggi setidaknya setingkat lebih tinggi dari rata-rata kemampuan Hakim tingkat pertama. Mencetak Hakim Tinggi yang berkapasitas dan kapabel perlu dipersiapkan sejak menjadi Hakim tingkat pertama. Penguasaan hukum formiil, hukum materiil dan pola bindalmin mutlak harus dimiliki seorang Hakim yang merupakan “menu” sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Hakim harus terampil dalam penerapan hukum formiil dan cerdas dalam penerapan hukum materiil. Agar Hakim terampil dalam penerapan hukum dibutuhkan pola pembinaan dan pelatihan yang relatif baik secara berjenjang sehingga Hakim senior akan berkemampuan paralel dengan tingkat senioritasnya. Hakim adalah praktisi yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sebagai praktisi kemampuannya diasah dengan pelatihan-pelatihan. Sudah menjadi kebutuhan untuk menata kembali pola pelatihan yang berjalan selama ini . Patut diapresiasi program Ditjen Badilag yang sedang menyusun buku pedoman pelatihan bimbingan teknis kompetensi dalam rangka menyamakan bahan ajar atau kurikulum materi pelatihan. Tidak adanya persepsi yang sama mengenai persoalan yang sama boleh jadi merupakan salah satu ekses belum adanya bahan ajar yang seragam pada pelatihan-pelatihan. Kemudian kebijakan pimpinan yang berpihak pada tumbuhnya kreatifitas Hakim sangat membantu peningkatan kemampuan Hakim. Adanya perkembangan baru dalam kehidupan kemasyarakatan mau tidak mau berpengaruh pada kemampuan hukum merespon perkembangan tersebut yang pada gilirannya menuntut kemampuan Hakim menetapkan hukumnya terhadap kasus yang diajukan. Ada adagium bahwa Hakim dianggap tahu hukum, oleh karena itu disamping harus terampil Hakim juga harus cerdas dan kecerdasannya perlu juga di asah agar kemampuan intelektualnya tetap tajam dan tempat mengasahnya di dunia akademis atau forum ilmiyah lainnya. Pengembangan kemampuan dan kreatifitas Hakim perlu dirangsang dengan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas Hakim seperti memberi ruang yang cukup bagi Hakim untuk meningkatkan kualitas dirinya seiring dengan perkembangan bahkan perubahan sosial yang terjadi. Penguasaan administrasi umum merupakan masalah tersendiri bagi Hakim yang tidak dipersiapkan untuk ahli di bidang tersebut. Tapi kebutuhan praksis menuntut Hakim untuk tahu tentang administrasi umum ketika berkedudukan sebagai pimpinan ataupun dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang yang untuk memenuhi kebutuhan dipandang perlu adanya pembekalan khususnya bagi Hakim Pengawas Bidang administrasi Umum. Selama ini untuk mengatasi persoalan selalu yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum adalam Hakim yang berlatar belakang Panitera/sekretaris. Untuk itu perlu dipikirkan tambahan materi pola ajar pada pelatihan menyangkut administrasi umum. Terakhir, menjadi lebih lengkap kemampuan Hakim jika menguasai komputer dan IT minimal dapat mengoperasikannya. Jika ada kemauan insyaallah bisa.
Reply
 

Add comment

Security code
Refresh


 
 
 







Pembaruan MA





Pengunjung
Terdapat 1619 Tamu online
Jumlah Pengunjung Sejak 13-Okt-11

Lihat Statistik Pengunjung
Seputar Peradilan Agama

Lihat Index Berita
----------------------------->

 

  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
  • Berita Keluarga
Term & Condition Peta Situs | Kontak
Copyright © 2006 Ditjen Badilag MA-RI all right reserved.
e-mail : dirjen[at]badilag[dot]net
Website ini terlihat lebih sempurna pada resolusi 1024x768 pixel
dengan memakai Mozilla Firefox browser dan Linux OS