Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Tentang Pengubahan Pasal 43 UUP Tentang Hubungan Perdata Anak Dengan Ayah Biologisnya | Oleh : A. Mukti Arto

Comments

# erlan_pa.sidikalang 2012-03-14 14:51

Tulisan berbobot yang mesti di baca oleh seluruh hakim Indonesia.sangat Mencerahkan and menambah wawasan Hatur Thank You buat Pak Mukti Arto, Njuah-Njuah Kita Karina Horas

# Masrinedi-PA Painan 2012-03-14 14:52

Bagus sekali kajian tulisan Bapak Dr. A. Mukti Arto ini sebagai bahan Diskusi Hukum nanti tanggal 16 Maret 2012 yad di lingkungan Hakim Tinggi dan Hakim PA Ambon.
Hal seperti ini patut diapresiasi dan diteladani, di mana makalah bahan Diskusi telah siap dan telah dipublikasikan di badilag.net sehingga tidak hanya peserta Diskusi saja yang dapat menikmatinya tapi juga warga Badilag se-Indonesia bisa mengaksesnya langsung di situs kita ini.
Semoga nanti Diskusinya suasananya hidup dan menghangat mengingat masalahnya yang AKTUAL dan TERKINI tentang "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I.
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012
TENTANG PENGUBAHAN PASAL 43 UUP
TENTANG HUBUNGAN PERDATA ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA'
Terima kasih Pak Mukti Arto.

# Soekadi 2012-03-14 15:21

Saya ni warga masyrkt pak, gak ngerti amat soal hukum tapi orang capil bilang untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang lebih satu tahun blum ada aktanya harus dengan penetapan pengadilan negeri pak. Bukan dengan pengadilan agama. Dasarnya dia bilang peraturan perundang-undangannya gitu. Gmn donk ni Pak???.

# Nyong Amboina 2012-03-19 19:17

Bapak Soekadi yang baik. Yang sedang dibahas ini adalah tentang status anak yang lahir di luar perkawinan sehubungan dengan Putusan MK No. 46 Tahun 2010, sehingga diperlukan putusan PA bagi mereka yang beragama Islam untuk pengurusan Akte Kelahiran. Namun kita masih menunggu peraturan pelaksanaannya baik berupa PP maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Selama belum ada peraturan yang baru maka berlaku peraturan lama untuk pengurusan Akta Kelahiran. Demikian untuk menjadi maklum. Terima kasih !

# Soekadi 2012-03-20 12:26

Bapak kayanya gak baca peraturan perundang-undangan berkaitan dengan administrasi kependudukan dengan peraturan pelaksanaannya pak. wah, benar-benar telat bapak ini. saya udah baca pasalnya pak di kantor capil, di depan kadinasnya. Ketinggalan bapak ini. Baca ya pak lengkap dengan pasal dan peraturan pelaksanaannya. Tq.

# Ridhuan Santoso MSy.Aceh 2012-03-14 16:02

Dengan adanya Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 tgl.27-2-2012 . Akan banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimasa kini. Tentang hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya.

# NURUL HAKIM - PTA BANDUNG 2012-03-14 16:50

Alhamdulillah akhirnya ada kupasan dan kajian hukum tentang putusan ini - Terima Kasih

# Isna Wahyudi 2012-03-14 21:46

Untuk memahami hadis dari Aisyah yang menyatakan (al-waladu lil-firasy), kita perlu mengetahui asbabul wurud hadis tersebut. Hadis tersebut dilatarbelakangi oleh perselisihan yang terjadi antara Sa’ad bin Abi Waqas dengan Abdullah bin Zam’ah mengenai status seorang anak kecil. Sa’ad berkata: “Ya Rasulullah ini anak saudara saya ‘Utbah bin Abi Waqas, ia menetapkan kepada saya bahwa anak ini adalah anaknya.” Abdullah bin Zam’ah berkata: “Ini saudara saya Ya Rasulullah, dilahirkan di atas ranjang milik ayah saya dari ibunya, kemudian Rasulullah saw mengamati dan melihat kemiripan yang nyata dengan ‘Utbah, kemudian Rasulullah berkata: “Anak itu saudaramu Abdullah, anak itu milik suami dari ibu yang melahirkan (firasy), dan bagi pezina ada halangan atas anak yang diklaimnya.”Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Fara’id, Bab Man Idda’a Akhan Au Ibn Akhin, Hadis nomor: 6765, VIII: 15. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis tersebut berlaku dalam konteks anak dihubungkan nasabnya kepada suami ibu yang melahirkan (al-waladu lil-firasy), terlepas dari siapa bapak biologis anak yang dilahirkan itu.

# NURUL HAKIM - PTA BANDUNG 2012-03-14 22:54

Salut to REDAKSI BADILAG >> Ini yang ditunggu oleh siapa pun juga >> Jadi Tambah cintaa dehhh >> BRAVO PERADILAN AGAMA

# ayep sm PA Tasikmalaya 2012-03-15 05:30

Kalau pendapat saya Ketua MK itu melegalkan nikah sirri, melegalkan hubungan di luar nikah dan dampak negatifnya akan membuka hubungan tanpa status, memang anak harus diselamatkan, akan tetapi lebih madlarat akibat dari putusan MK yang menurut saya itu karya JIL.

# Amran Abbas -- PA Masohi 2012-03-15 07:15

Sebagai perbandingan dari tulisan bapak Dr. A. Mukti Arto, silahkan dibaca juga http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/03/14/18167/muiputusan-mk-sembrono-over-dosis-bertentangan-dengan-ajaran-islam/
http://www.kaskus.us/showthread.php?p=660709201

# Alimuddin M.Mataram 2012-03-15 08:29

Putusan MK dalam hal ini sejalan dengan filosofi dibolehkannya kawin hamil dalam KHI, yakni melindungi kepentingan anak yang lahir tanpa dosa. Dengan begitu apakah berarti bahwa dengan adanya putusan MK tersebut, maka kawin hamil tidak perlu lagi,terlebih lagi bahwa kawin hamil cenderung formalitas, tidak menjalani rumah tangga pasca nikah? Ini juga bahan diskusi!

# Muh. Irfan Husaeni/PA Painan 2012-03-15 08:47

Terimakasih Bapak Dr. H. A. Mukti Arto, SH, M.Hum tulisan ini sangat mencerahkan saya, Insyaalloh bermanfaat juga bagi pembaca setia badilag.net, amin.

# Idia PA Jambi 2012-03-15 09:09

Topik yg menarik...sedikit mengomentari bahan diskusi tersebut, menurut saya : Anak memang harus dilindungi, tp lembaga Perkawinan lebih penting lg untuk dilindungi agar tdk banyak anak lahir diluar nikah sekaligus sebagai bentuk memelihara "Agama & keturunan".Untuk itu harus ada kategori/pengelompokan hak yang diperoleh bagi anak dari perkawinan yang sah dan tercatat, hak bagi anak dari perkawinan sah tp tidak tercatat dan hak bagi anak yg lahir diluar itu.Jadi tidak bisa sama hak antara anak sah dengan anak diluar nikah..Ok, kami tunggu hasil diskusinya, selamat berdiskusi & salam untuk Pak Mukti Arto, tulisan Bpk benar-benar menambah wawasan...

# Alimuddin M.Mataram 2012-03-15 09:17

Secara kotekstual pada dasarnya kita semua setuju dengan putusan MK tersebut; mengangkat derajat/memberi hak kepada anak yang tidak berdosa, tidak dilarang; tetapi menghukum orang yang salah/berdosa itu harus. Adapun contra atas putusan MK itu terjadi karena adanya nash hadis dan perbedaan sudut pandang terhadapnya. Semoga putusan MK membawa hikmat bagi pembinaan moral bangsa ke depan, amin!

# Januar Ketua MS Idi 2012-03-15 09:40

Khusus maslah yang serupa dengan kasus Pak Moerdionoo saya setuju dengan putusan M.K. tetapi tentu perlu pendalaman tentang anak zina dimana ayah biologis tidak mengawini ibu anak zina. Banyak hadis yang menyatakan anak zina tidak ada hubungan hukum dengan ayah biologisnya, walaupun demikian Islam tidak Statis dan jumud, tentu perlu dikaji dengan Qaedah-qaedah Fiqhiyah dan perlu diberi payung hukum dengan Ijma' dan peraturan perundang undangan.

# Isna Wahyudi 2012-03-15 10:57

Hadis yang saya kutip berlaku dalam hal suami dari ibu yang melahirkan anak tsb mengakui anak tsb sebagai anaknya, maka anak tsb adalah anaknya, meskipun ada orang lain yang mengklaim anak itu adalah hasil selingkungan dengan orang tsb. Jadi ketika Yang Mulia Mukti Arto mengutip hadis tersebut kurang pas, karena hadis itu berlaku dalam konteks status anak di luar nikah dalam hal ibu yang melahirkannya itu berstatus sebagai istri dari seorang suami dan suami tersebut mengakui anak tsb. Sementara kasus machica mochtar, termasuk status anak di luar nikah dalam hal ibu yang melahirkannya bukan istri dari seseorang, karena nikahnya dilakukan secara siri.
Sebagai pembanding, bisa dilihat http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150640613709732

# mukti 2012-03-19 13:15

Syukron atas atensi & koreksinya,
jazakumullah. Masukan berikutnya sangat ditunggu.

# rindu 2012-03-15 10:58

thanks ilmunya, semoga bermanfaat :-)

# Ufithriani@Soe 2012-03-15 11:00

Alhamdulillaahh nambah lagi ilmunyee... makasih pak...

# Bingung 2012-03-15 11:06

Contoh:
Seorang laki-laki(A) nikah resmi di KUA dg wanita(B) lalu punya 2 anak laki-laki. Kemudian A zina dg 3 wanita (C,D&E) dan masing-masing punya 2 anak laki-laki, jadi A punya 8 anak (2 dari B, 6 dari C,D,E).
6 anak dari C,D&E tes DNA dan terbukti semuanya anak A kemudian mendapat penetapan dari Pengadilan. A mininggal dunia dengan ahli waris hanya ke-8 anak tersebut dan punya harta warisan 8 milyar Rupiah. 2 anak dari B yang harus menerima kenyataan pahit hanya menerima 2 milyar, karena 6 milyar harus dibagi dengan 6 anak hasil zina ayahnya.
Adilkah sistem sperti ini?, Dimana perlindungan trhadap 2 anak dari perkawinan yang sah yang tidak salah apa-apa tapi warisannya berkurang?.

# Muzani PA Jmabi 2012-03-15 11:06

Semoga Putusan MK membuka wawasan kita dalam memehami hukum dan perkembangannya, jangan hanya monoton menerima apa adanya, hukum itu berkembang, sesuai zaman dan kondisi. dan tidak menutup kemungkinan ada pasal lain dari aturan yang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang.

# Faizal Kamil, KPA.Bengkalis 2012-03-15 11:16

Saya bangga dengan artikel bapak Mukti Aon di tahun 1985 sd. 1988.rto, sehingga tulisan tersebut menambah khasanah kelimuan para Hakim di lingkungan Peradilan Agama atau pihak lain yang me,mbacanya...semoga bermanfaat, khusus buat saya...secara persoon saya berikan apresiasi kepada bapak..Selamat berjuang mengemban tugas di PTA.Ambon, karena saya juga merupakan alumni PTA.Amb

# Al Fitri - PA Tanjungpandan 2012-03-15 11:19

Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa eksistensi nikah sirri sangatlah lemah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak tercapai kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Namun demikian setelah diuji materi anak yang dilahirkan di luar perkawinan (termasuk nikah sirri) mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya, putusandan jika ditinjau dari sisi kemanusiaan dan administrasi negara. Meskipun jika dikaji lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak yang di luar nikah juga sangat riskan dan bisa juga berpotensi menjerumuskan, jika dikaitkan dengan hukum Islam. :lol:

# Ayip-PA.Tasikmalaya 2012-03-15 12:19

Seorang pria India bernama Selvakumar, usia 33 tahun menikah dg seekor anjing betina bernama Silvi. lihat(http://www.nyebur.com/seorang-pria-menikah-dengan-anjing-untuk-menghilangkan-kutukan).
Pernikahan Pria dengan anjing yang kedua terjadi di Australia, pria bernama Joseph Guiso menikahi anjing peliharaannya yang bernama Honey. Lihat:http://forum.vivanews.com/aneh-dan-lucu/90941-gila-ne-orang-nikah-ma-anjing-nggak-ada-cewek-di-dunia-ini-apa-ya.html)
Pertanyaan: Jika mereka punya anak, tentu dengan berpijak kepada putusan MK. NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012
TENTANG PENGUBAHAN PASAL 43 UUP TTG
HUBUNGAN PERDATA ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA, apakah anak-anak mereka bisa dilindungi oleh hukum? Bisakah bapak Biologisnya mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi anaknya dari turunan anjing tersebut?
Kalau mengikuti "Legal Reasoning" putusan MK nomor tersebut niscaya bapak biologis dari anak yang ibunya anjing tersebut bisa minta didaftarkan dan mendapatkan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil bahkan Kantor Catatan Sipil haram meolaknya, karena putusan MK tersebut bersifat universal, bukan kasuistis. Jangan mikir dosa, sesat, amoral, dll. yang penting anak harus dilindungi, titik.
Tolong fikirkan fakta-fakta yang terjadi di dunia sekarang ini, seperti fakta dua contoh di atas yang suatu saat tidak mustahil terjadi di negara tercinta ini. Jangan seenaknya membuat putusan dengan dalih kaidah-kaidah universal dan hak asasi manusia dengan mengabaikan "maqosid as-Syar'iyah" dan arti ta'dib dari hukum.

# Biologi 2012-03-15 14:28

secara biologis mustahil perkawinan tsb punya anak, krn dari spesies yang berbeda jauh. Klo anjing dg srigala atau kuda dg zebra masih mungkin punya anak.

# Abdul Malik PA Soe 2012-03-15 13:32

Semoga putusan MK tersebut tidak membuka kran untuk mengumbar perselingkuhan, terutama bagi kaum hawa dengan alasan bila sampai lahir anak akan ada jaminan hukum terhadap hak-hak anak dari ayah biologisnya.

# Erfani 2012-03-15 15:36

Bismillahirrahmanirrahim.
adalah sebuah kajian yang amat dalam oleh soerang sekelas bapak Mukti Arto.
Komentar ini berupaya menyuguhkan sudut pandang yang sesungguhnya mesti dadahulukan untuk diulas sebelum menyentuh pada aspek kelahiran anak.
Logikanya, jika telah shahih bahwa kelahiran anak adalah peristiwa hukum yang merupakan sunnatullah/fitrah, sehingga mestinya kajian kita bukan pada ranah itu, tetapi pada ranah yang menyebabkan persitiwa kelahiran itu terjadi, yaitu perbuatan hubungan badan lelaki-perempuan. Syariat memperkenalkan lembaga nikah salah satunya dalam upaya hifz nasl, bahwa peristiwa kelahiran manusia (anak) itu adalah fitrah, maka proses untuk sampai ke sana pun haruslah sakral. Syariat bahkan mengancam hukuman hingga mati (rajm) jika ada hubungan badan tanpa nikah. Ketentuan sedemikian "kejam" itu ada, karena memang dampak yang akan muncul jauh lebih kejam, yaitu lahirnya anak tak berayah sah, dicukilkan selama hidupnya, simbol dari aib, dll. Syariat memberikan pelajaran/iktibar, bahwa manusia harus punya rasa malu menjadi penyebab lahirnya anak bukan lewat nikah.
Putusan MK yang didukung dalam tulisan ini, telah mengaburkan maksud syariat itu. Mestinya, mereka berpegangan pada UUD yang menjamin pelaksanaan ajaran agama termasuk pernikahan. Seakan mereka tak peduli ada sendi-sendi syariat tersalip (kebablasan). mereka berfantasi di wilayah Tuhan, yang akhirnya berbuah ilusi. Wallahu ta'ala a'lam.

# Erfani 2012-03-15 15:49

... maka ia terbebas dari tatanan hukum taklifi, seperti: syarat, rukun dan tatacara tertentu menurut hukum sehingga ia juga tidak terikat dengan nilai-nilai hukum seperti: wajib, sunah, halal, haram, sah, batal atau tidak sah. (hal..)
Pak Mukti menggunakan Istilah Hukum Taklifi, seolah bercampur baur dengan apa yang dikehendaki dari istilah hukum wadh'i. Hukum taklifi itu cakupannya wajib, nadb, makruh/karahah, haram/tahrim, mubah/ibahah. Hukum Wadh'i itu cakupannya antara lain sah, syarat, sabab, dll.

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-15 16:36

Hasil diskusi PTA Ambon sangat menarik serta cukup luas dan mendalam kajiannya. Patut diteladani oleh PTA-PTA lain di seluruh Indonesia. Appresiasi khusus kami kepada YM Mukti Arto.

Tanggapan kami ini selanjutnya berangkat dari perspektif prinsip hukum umum (legal maxim) “nemo commodum capere potest de injuria sua propria” bahwa tidak seorangpun dapat mengeruk keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak pula dapat seseorang menanggung kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain.

Mengacu pada azas tersebut, maka:
1. Kami SEPAKAT dengan hasil diskusi mengenai pengakuan adanya hubungan nasab dan hubungan keperdataan antara ayah biologis dan keluarga ayah biologis dengan anak luar kawin, dan sepakat pula dengan akibat hukum berupa hak anak terhadap ayah biologisnya, kewajiban keperdataan bagi ayah biologis terhadap anaknya, dan larangan-larangan keperdataan di antara ayah biologis dan keluarganya dengan anak luar kawin.

...lanjut ke komen berikutnya...

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-15 16:39

2. Namun demikian, kami TIDAK SEPAKAT jika hubungan nasab tersebut menimbulkan hak bagi ayah biologis atau kewajiban bagi anak luar kawin. Meskipun bentuk hubungannya sama, namun hubungan nasab yang timbul akibat perbuatan taat harus dibedakan akibat hukumnya dengan nasab yang timbul dari pebuatan melanggar hukum. Akibat hukum dari nasab yang timbul dari zina harus dikonstruksi tersendiri, dengan konstruksi yang berbeda dengan konstruksi akibat hukum nasab dari hubungan badan yang sah.

3. Kami juga TIDAK SEPAKAT jika hubungan nasab antara anak luar kawin dengan keluarga ayah biologis berakibat hukum sama dengan nasab yang lahir dari perbuatan taat. Akibat hukum itu harus dibatasi hanya pada timbulnya larangan keperdataan, tidak berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban di antara mereka.

4. Mencermati berbagai pendapat yang berkembang pra dan pasca putusan MK, kami menilai terdapat 2 pendapat umum yang masing-masing berada pada posisi ekstrim, yaitu (1) menolak adanya hubungan nasab dan hubungan keperdataan apapun antara ayah biologis dan keluarganya dengan anak luar kawin (2) Menerima keberadaan hubungan nasab dengan segala akibat keperdataan antara ayah biologis dan keluarganya dengan anak luar kawin. Masing-masing pendapat ini memiliki kelemahan substansial. Pendapat yang pertama tentu menjadikan anak sebagai korban yang harus menanggung kerugia keperdataan (kehilangan hak potensial) akibat perbuatan melanggar yang dilakukan ayah-ibunya. Sebaliknya, pendapat kedua (sebagaimana putusan MK dan hasil diskusi PTA Ambon) justru memberi penghargaan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan khususnya oleh ayah biologisnya. Penghargaan dimaksud berupa pemberian hak ayah biologis terhadap anak luar kawinnya.

# Abdul Rahman Salam, MH/PA Banggai Kepulauan 2012-03-15 20:43

Yg perlu diwaspadai dalam kasus ini adalah terjadinya penyelundupan hukum/melegalkan perbuatan yang mengabaikan aturan yang lebih banyak MANFAATNYA kalau tercatat sebelumnya ketimbang dgn cara sembunyi2 yang kemudian setelah susah lalu dgn seribu alasan bermaksud utk diakui.... :zzz

# Januar Ketua MS Idi 2012-03-16 08:49

Di Indonesia ada dua ketentuan hukum yang mengatur tentang anak zina
1. KUH Perdata pasal 869
2. UU Nomor 1 tahun 1974 ttg Perkawinan menurut Pasal 869 KUH Perdata, anak zina tidak mendapat hak waris baik dari ibu atau bapak biologisnya, anak dalam status zina hanya mendapatkan nafkah hidup dan itupun disesuaikan dari kemampuan orang tuanya, beda lagi dengan anak luar perkawinan yang di akui anak dalam status diakaui dapat dikatakan lebih beruntung daripada anak zina. lain lagi dengan UU nomor 1 tahun 1974 dimana khusus masalah waris anak zina dinasabkan kepada ibunya dan tidak dengan bapak. Yang jelas anak zina dalam UU nomor 1 tahun 1974 mendapat perhatian lebih baik yaitu mendapat waris dari ibi dari pada di pasal 869 KUH Perdata yang dalam pewarisan anak zina tidak berhak atas waris baik dari ibu atau bapakk Kembali kepada Keputusan MK Nomor 46 yang telah membatalkan pasal 43 UU nomor 1 tahun 1974, seharusnya MK juga membatalkan pasal 869 KUH Perdata. biar ada kepastian dan keadilan hukum. untuk kedepan apa tidak perlu dipikirkan terhadap putusan MK harus ada upaya hukum seperti PK umpamanya karena Hakim MK itu juga manusia dan mungkin salah.

# Zulkifli Siregar, Kabanjahe 2012-03-16 09:24

Makasi ya pak, mohon izin sudah saya download dan printout. Mudah-mudahan jadi amal jariah bapak (ilmun yantafa'ubih), amin!

# Ratu Ayu 2012-03-16 12:49

Saya mohon maaf pada YM. Pak Mukti. Tp, atas nama ilmu (sy tidak emosi, tdk terikat doktrin, hny mencoba berfikir sistematis), sy sangat tidak sependapat dengan kajian ini, terlebih lagi dengan putusan MK yang hanya dilatarbelakangi oleh satu kasus, an nadlir laa hukma lahuu, yg dapat mengalahkan konstitusi. Kita tdk bisa lari dari pendekatan transendental Pak, karena secara filosofis, nikah adalah sub dari syari'at Islam, Islam adalah sistem nilai yang transendental. Dalam Hukum Nasional, Pancasila mengakui Ketuhanan, nilai ini prinsip Pak, oleh karena itu ia diletakkan pada sila yang pertama. Tuhan itu ada bagi org beragama, agama itu artinya 'tidak kacau' sehingga org beragama diharapkan hidupnya terarah dan selamat. Hans Kelsen punya teori, bgitu juga Islam. Dalam Islam, Bpk pasti lebih paham arti dan posisi ushul dan furu' dikaitkan dengan stufen teori. lain dari itu, sy spendapat dg saudara Isna Wahyudi, dlm mengartikan al waladu lil firasy. Dari sudut lain lagi, nikah adalah syari'at utk hifdzu nasl, pendapat Bpk justru berlawanan dg itu. Lain dari itu lagi, zina diatur berbeda dg larangan lain, larangan zina digandeng dg kata laa taqrabuu, mndekati sja sudah dilarang. Kaitannya dg kehamilan dll adl peristiwa hukum, Islam memiliki prinsip pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil, kehamilan itu adalah hasil dari proses yg dilakukan secara aktif, bukan pasif (kecuali perkosaan). Dari mulai bersentuhan, berpegangan, membuka pakaian, dst. Saya jg tdk setuju jika keputusan MK itu mengikat, karena contra legem masih ada. Solusi hukumnya bukan itu, solusi hukumnya adalah pendekatan pencatatan kependudukan, bukan mengubah sumber hukum yang berdampak nasional dan mendasar. Bgmn dg kasus ayah kandung yg membuahi anak? Kakek kandung/paman menghamili anak kandung dan berdasarkan DNA itu ayah biologis anak? Apakah hubungan keperdataan itu tepat untuk diberlakukan? Tp bgmnpun, Pak Mukti berhasil membuat diskusi yg menarik dan menggelora.

# abdoerrahman 2012-03-19 10:55

Bgmn dg kasus ayah kandung yg membuahi anak? Kakek kandung/paman menghamili anak kandung dan berdasarkan DNA itu ayah biologis anak? Apakah hubungan keperdataan itu tepat untuk diberlakukan?

Inilah salah satu contoh kalo hukum syari'at disalahi maka kemana-mana akan menyalahi semua ..

# Ibrahim Ahmad Harun-PA Masohi 2012-03-16 13:28

Syukran Ilmunya........................

http://www.isim-hikmah.blogspot.com/2012/02/hukum-menetapkan-nasab-seorang-anak.html#more

# Suhadak PA Mataram 2012-03-16 14:41

Saya sependapat dg Putusan MK dan kesimpulan pak Mukti Arto. Dg dasar pemikiran Hanafi bahwa perkawinan itu bersetubuh. Contoh A dan B hubungan badan lalu B Hamil lahir anak Perempuan C. pertanyaan Bolehkan A mengawini C? Syafi'i boleh sebab Perkawinan adalah akad. Tetapi Hanafi tdk boleh karena adanya hubungan darah. yg ini saya setuju. Lengkapnya nanti saya tanggapai yg sependapat dg Pak Mukti Arto dalam tulisan. trims

# Suhadak PA Mataram 2012-03-16 15:01

Akibat hukum dar Putusan MK,dan perubahan ps 43 UUP khusus anak dg ayah Biologisnya, tentang perwalian, Kewarisan, asal usul anak dst. yang penting satu Legitasi dari Putusan PA yang dpt dibuktikan dg tehnologi masa kini. sehingga kepastian hukum itu hanay dari Putusan Hakim yg BHT. oke setuju dg pak A.Mukti Arto

# abdoerrahman 2012-03-16 15:21

Mestinya beliau kalo ngutip hadis harus dikasih footnote rujukannya ngambil dari mana, dan apakah matan hadisnya mmg benar begitu adanya (alwalad lil firasy ...), lalu lakukan kajian asbabul wurud dan takhrijul hadisnya ...
Wallahu A'lam bis Showab

# syamsulhadi. PA.Gunungsitoli NIAS 2012-03-16 16:06

Ini Topik sangat berbobot,..semoga lebih banyak lagi pencerahan-pencerahan yg berbobot seperti ini, dan bermamfaat bagi kami..hakim-hakim seluruh Indonesia.dan trima kasih saya ucapkan kepada Bpk Dr. H. A. Mukti Arto, SH, M.Hum ,

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-16 20:46

Sebenarnya, sejak semula kita sudah bersepat dalam hal: 1) zina itu perbuatan keji, ayah biologis harus diberi sanksi, dan anak hasil zina harus dilindungi dari ke-malang-annya.

Yang berbeda adalah,
1) MK menghendaki hubungan nasab ayah biologis dan keluarganya dengan anak hasil zina berlaku bertimbal balik dengan akibat hukum yg berlaku full, utuh, sempurna. Pendapat ini ditentang karena tidak memberi efek jera terhadap pelaku zina, sebab dibalik kewajiban yg dibebankan padanya, juga diberi hak. Hak perwalian, hak mewaris, dll. Padahal kita bersepakat bhw hukum tidak seharusnya memberi manfaat keperdataan kepada pelaku zina dari perbuatan yang dilakukannya.

2) Sebagian kita msh ingin mempertahankan ketiadaan hubungan ayah biologis dan keluarganya dengan anak hasil zina dengan segala akibat hukumnya pula. Pendapat ini ditentang cenderung ikut menempatkan anak zina dalam posisi yg sudah jatuh ketimpa tangga, diinjak, lalu diludahi. Padahal semua bersepakat bhw anak hasil zina itu harus bebas dari beban yg timbul akibat perbuatan orang tuanya.

3) Mari mencoba utk konsisten menerapkan azas "Nemo commodum capere potest de injuria sua propria" yg kurang lebih sama maknanya dgn prinsip "man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah...dst" atau prinsip "tidak ada pewarisan dosa" sbgmn digariskan dlm surah al An'am.
CARANYA: 1) Bebani kewajiban perdata kepada ayah biologis, tapi jgn beri hak. Sedangkan anak, berilah haknya, tapi jgn bebani kewajiban krn kewajiban bagi anak sama dengan hak bagi ayah biologis.
2) Tetaplah berlakukan larangan-larangan keperdataan diantara mereka, agar ayah dgn anak tsb tdk dpt saling mengawini, hal mana menghina akal sehat kita.

Nunggu feedback...Thanks

# Hardinal PTA Jypura 2012-03-19 04:58

Maaf..! tidak cukup tempat untuk mendiskusikan secara mendalam hal tsb disini. Menurut saya PADA POKOKNYA TIDAK MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ayah biologis dengan anak dari hubungan tsb, karena secara yuridis syar'y tidak memiliki hubungan darah. Hubungan darah secara hukum mesti diawali dengan ikatan perkawinan yang sah dan kuat (mitsaqan galizo), yang ada hanyalah ALIRAN DARAH (BUKAN HUBUNGAN DARAH). Akibat dari aliran darah tsb, maka si-ayah biologis selaku pendonor/penanam saham berupa sperma yang berproses menjadi darah dst hingga tercipta manusia (anak biologis), maka ia(semacam) dihukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, hanya sebatas kebutuhan biaya untuk kelangsungan hidup si-anak, tidak lebih dari itu, sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan kewarisan, perwalian dsb. Hal ini tidak bisa dianalogkan dengan nikah batal/nikah fasid. Kedua pernikahan tsb semula memang dipandang sah, namun kemudian hukumnya yang berubah menjadi batal/fasid karena keadaan tertentu. Tapi dalam kasus hubungan biologis, sama sekali tidak diawali dengan ikatan perkawinan, makanya tidak menimbulkan akibat hukum timbal balik.
Sekalai lagi, SI-AYAH BIOLOGIS HARUS
BERTANGGUNG JAWAB KARENA PERBUATANNYA,
UNTUK MEMBERI BIAYA HIDUP SI-ANAK AGAR BISA BERTAHAN HIDUP(TIDAK
LEBIH DARI ITU). Na'u zubillhi min zalik. Wallahu a'lam bil
shawab. (Catatan : Saya berbicara dalam konteks Syar'y, bukan perdata umum). Trmks

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-23 19:23

Hubungan keperdataan itu tdk mesti ada karena ada hubungan nasab. Contoh sederhada, antara anak dengan ayah angkat. Tidak ada nasab, tapi ada hub keperdataan. Adanya hub nasab juga tdk mesti berakibat hukum sempurna, misalnya ayah murtad, maka ayah kehilangan beberapa hak-nya. Jadi, mari sedikit fleksibel saat membincang hub nasab dan hub keperdataan. Tdk perlu memaksakan berdiri pada posisi 0% atau 100%, bisa saja ada di posisi 50-50.

Kalo tdk ada hubungan keperdataan sama skali antara ayah bio-dgn anak "zina', maka:

1) tdk akan ada dasar utk membebani tanggung jawab kpd ayah biologis (Menguntungkan pelaku zina),

2) tdk ada dasar utk memberi hak kepada anak (merugikan pihak yg bukan pelaku zina), dan

3) tdk ada dasar utk timbulnya larangan keperdataan antara ayah bio dgn anak seperti larangan utk saling mengawini (menghina akal sehat).

Karena itu, idealnya memang harus ada hubungan keperdataan antara ayah biologis dgn anak hasil zina-nya. Sehingga, ayah bio bisa dibebani tanggung jawab (tak perlu beri hak), anak bisa dilindungi haknya (tak perlu dibebani kewajiban), dan larang keperdataan bisa diberlakukan.

Bagaimana memformulasi hubungan keperdataan itu? Menurut hemat kami, hub keperdataan itu (di)ada(kan) dengan terlebih dahulu mengakui hub nasab antara ayah bio-anak hasil zina, tapi dgn tetap menyadari bhw hub nasab tsb lahir dari perbuatan maksiat, shg akibat hukumnya diformulasi dengan mengacu pada asas nemo commodum capere potest de injuria sua propria.

Yg keliru jika hub nasab tsb disamakan akibat hukumnya dgn hub nasab yang timbul dari perbuatan taat (perkawinan sah) sbgmana maksud yg terdapat dalam ketiga frase kunci dalam putusan MK yaitu: hub nasab, hub keperdataan, dan secara bertimbal balik. Formulasi seperti itu terlalu luas dan melanggar azas, bahkan melanggar prinsip syar'i.

# saifuddin PA Jayapura 2012-03-19 06:31

Salut kajian PTA Ambon.
Tapi masih perlu kajian yang lebih dalam.
Masalah yang muncul adalah :
Jika ada hubungan waris antara ayah dengan anak zinanya maka siapkah kita memberikan juga Sebagian Harta warisan kelak dari Anak zina kepada Orang tua sebgai pelaku zina ??? Layakkah diberikan Harta dari akibat perbuatan melawan hukum ???

# Erfani lagi 2012-03-19 10:11

... dengan demikian, Putusan MK itu, harus dipahami hanya dalam konteks asalnya (makna ashalatan), yaitu kaitannya dengan maksud Pengakuan terhadao anak hasil nikah yang tidak tercatat, namun telah dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya itu. Adapun putusan itu lantas meluas maknanya sampai pada standar hubungan darah untuk menunjuk adanya hubungan perdata, tanpa melihat ada tidaknya ikatan (nikah) yang melandasi terjadinya hubungan darah itu, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar norma agama, dan norma UUD itu sendiri. wallahu a'lam.

# mukti 2012-03-19 13:18

Syukran atas atensi & koreksinya, jazakumullah. amin! Masukan berikutnya sangat ditunggu.

# FATWA MUI MARET 2012 2012-03-19 13:58

Ketentuan Hukum
1.Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2.Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3.Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4.Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5.Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
a.mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
b.memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6.Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Untuk lengkapnya:
http://www.mediafire.com/?lsy6icni5uhtx90

# KAMALI Singarajapa 2012-03-23 14:08

Fatwa MUI harus kita pedomani, Putusan Mahkamah Konstitusi harus juga, lantas pertimbangan Hakim harus memakai keduanya. Semogalah semuanya dapat berjalan sesuai pada aturannya yang tentunya DALAM PETUNJUK DAN RIDLO Allah SWT.
Syukron wal'afwu :roll:

# DH PTA Banten 2012-03-19 14:01

Menarik, cukup menyengat dan butuh kajian lebih dan lebih lagi. Pro kontra yang ada disertai 'reasoning' menurut versinya masing-masing menandakan bahwa banyak hikmah di balik putusan MK tersebut. Sensitif memang karena hal ini erat dengan masalah 'keyakinan' yang sebenarnya sangat prinsip. Dari tulisan tersebut ada hal-hal yang secara umum dapat dipahami, dimengerti dan diterima (meski lebih kepada alasan logis) tetapi juga 'menjadi materi berat' yang harus didukung oleh ilmu yang dalam. Dalam hal 'perlindungan' terhadap anak/keturunan yang dihasilkan dari hubungan 'laki-laki dan perempuan' baik sah(agama+negara) maupun sirri, siapapun mungkin akan setuju. Tetapi 'imbas' yang lebih besar pun ada dari Pasal yang dianulir tersebut. Tidak semua perkawinan sirri didasari niat yang 'tepat'. Rata-rata perkawinan sirri diawali/memiliki masalah. Berbagai alasan pembenaran mengemuka jika 'terlanjur'berakibat hal yang merugikan. Tapi sebelumnya, apakah pernah dipikirkan jika akan terjadi 'sesuatu' yang harus dipertanggung jawabkan? bagaimana dengan perlindungan terhadap anak (keluarga pertama/sah). Bagaimana mental dan perasaan anak, buah dari perkawinan bapak dan ibu yang melalui hukum negara?

# Erfani Lagi 2012-03-19 17:55

Mahfud MD, klarifikasi soal putusan MK tersebut,
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/478817/38/

# Erfani Lagi 2012-03-19 18:22

Jadi..., pro-kontra soal Putusan MK itu, berpangkal pada "Asumsi tentang Hubungan Perdata";
MK (Mahfud MD): "hubungan perdata di situ maksudnya lebih kepada hubungan tanggungjawab, hak dan kewajiban"
Umumnya Pembaca: "Asumsi tentang hubungan perdata itu ya semuanya aspek perdata, meliputi nasab, mahram, nafkah, wali, waris, dll"
Mestinya MK menegaskan maksud hubungan perdata itu hanya dalam konteks tertentu sesuai yang dikehendaki MK dalam pertimbangan hukumnya, bukan general dengan menunjuk keterbuktian hubugan darah sebagai landasan adanya hubungan perdata, karena perdata itu sendiri, selama ini telah paten dimaknai secara luas.
Apapun itu, yang jelas, geliat kami menelusuri Ujung-Pangkal soal putusan MK ini, telah menghadiahkan banyak pengetahuan baru, cara berpikir baru, dan tentunya komentar baru di dinding ini.

# Beda? 2012-03-20 08:28

Bandingkan dengan pernyataannya berikut:

Mahfud juga mengakui dampak putusan ini adalah timbulnya hukum keperdataan yang selama ini tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan hak waris.
"Putusan itu tidak bicara akta dan waris, hanya anak di luar nikah mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Berakibat akta dan waris dengan sendirinya mengikuti," papar Mahfud.

Sumber:
http://news.detik.com/read/2012/02/20/145455/1846841/10/ketua-mk-anak-di-luar-nikah-ditanggung-ayah-biologis-untuk-cegah-zina?nd992203605

# edi riadi 2012-03-20 07:30

maaf pak mukti saya baru baca beberapa hari ini saya tidak sempat buka web site badilag sibuk urusan lain, diskusi di ambon sangat baik untuk pengembangan wawasan keilmuan. catatn saya, karena ini menyangkut hukum Islam bapak kurang menggali sumber-sumber refrensi Islam tafsir, hadits dan syarah hadits serta kita-kitab fikih salafi dan modern sehingga pembaca lebih jernih dalam berinteraksi dengan tulisan bapak. Ke dua, terjemahan-terjemahan istilah fiqih dan ushul fiqih lebih hati-hati agar tidak menimbulkan bias, lebih baik dimaknai dengan penjabaran atau contoh kasus. lanjutkan diskusi-diskusi hal lainnya.

# Deni Suherman 2012-03-20 08:50

terima kasih atas sharing ilmunya, semoga ilmu beliau lebih bermanfaat. jazakallohu khairon ktsiroo

# Tmr Gitu Looh 2012-03-20 20:18

Tulisan Bapa....sangat bagus dan merupakan trobosan baru bagi peradilan agama untuk mengalasa semua perundang-undangan....akan tetapi Putusan MK. No.46/PUU-VIII/2010 tgl.27-2-2012 telah menabrak koridor-koridor hukum dari segala aspek...memang benar putusan MK untuk mendudukan status anak yang lahir di luar perkawinan tersebut...seharusnya gugatan ini dilakukan sewaktu murdino masih hidup....dan bagaiman dalam upaya untuk mengurus akta kelahiran....sedangkan walaupun dengan penetapkan pengadilan UU yang mengatur akta kelahiran diatur dengan persyaratan yang sangat ketat.....apakah harus menabrak lagi koridor hukum yang merupakan kewenangan institusi lain.....
Masih banyak benturan-benturan yang lain terhadap beradaan putusan MK tersebut...!
Efek negatifnya semakin banyak yang akan mengajukan pengesahan terhadap status anak diluar perkawinan....dan yang akan terjadi lebih parah lagi akan terjadi upaya suatu perbuatan yang mengara kepada perbuatan pidana...Mengapa karena ada ruang untuk melegalisasi status anak diluar perkawinan....perlu perjalanan yang sangat panjang dan memerlukan proses hukum dari segala aspek..yang akan terlihat segala permasalahannya setelah hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang....akan timbul sengketa-sengketa baru... :zzz

# Dede Ibin, PA Pandeglang 2012-03-21 09:19

Mengakhiri polemik atas putusan MK, maka bagi hakim PA makna " memiliki hubungan perdata dengan ayah (biologisnya)" harus ditafsirkan hanya semata-mata punya tanggung jawab moril dan materil berupa turut melindungi, mendidik dan memenuhi segala kebtuhan hidupnya demi kemaslahatan anak sebagai bentuk takzir yang dipaksakan oleh kekuasaan negara (pengadilan).Jangan ditafsirkan memiliki hubungan nasab, hak mewarisi dan wali nikah karena yang demikian bertentangan dengan hukum agamanya (Islam), solusinya bisa dengan wasiat wajibah dan wali hakim.Putusan MK berlaku untuk semua warga negara baik muslim maupun non muslim, bagi non muslim sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agamnya boleh saja ditafsirkan punya hubungan nasab, waris dsb, dan itu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Trimakasih.

# mulyadi.pa.sumbawa besar 2012-03-21 09:29

sangat menarik perdebatan dan diskusi tentang putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tgl 27-2-2012, ada suatu permasalahn yang mungkin timbul dari hasil Putusan tersebut, bagaimana jika terjadi kasus perkosaan atas seorang perempuan, dan hamil, ibu dari anak tersebut tidak mau mencantumkan nama ayahnya atas anak tersebut, karena trauma atas kejadian perkosaan dan jelas bahwa ayah anak tersebut adalah orang yang rusak moralnya, secara psikologis apakah putusan MK tersebut berdampak buruk terhadap keadaan wanita yang diperkosa dan melahirkan anak, wanita orang yang baik-baik sedangkan ayahnya seorang amoral, mohon penjelasan, syukran

# asep ridwan pa kla 2012-03-21 09:41

kita harus membedakan antara anak dari perkawinan di bawah tangan dengan anak hasil perkawinan diluar nikah atau perzinaan. bagi anak hasil perkawinan dibawah tangan, selama secara fikih sah, maka bisa saja dihukumi sebagaimana PUTUSAN MK tsb, karena pada dasarnya pihak ayah dan ibu tidak melakukan perbuatan yang haram dan berdosa. akan tetapi bila konteksnya adalah anak hasil perzianaan, maka saya tidak sependapat dengan uraian diatas, sebab terputusnya hubungan anak dengan ayak biologis serta berbagai konsekwensi lain dari hasil perzinaan adalah maksud dari "saa a sabiila" atau seburuk-buruknya jalan. Dengan melegalkan hubungan anak dengan ayah biologis maka dapat membuka jalan yang lebih longgar bagi berbuat zina dan tidak akan memberi efek jera.
sebagai solusi saya pernah menulis artikel di Badilag yang intinya tetap tidak menhubungkan anak dengan ayah biogisnya dalam ikatan hukum yang legal, akan tetapi mengubah posisi anak menjadi anak angkat, sehingga anak akan tetap mendapat haknya tanpa harus bertentangan dengan syariah yang telah ada.
untuk lebih lanjut dapat dibaca artikel tersebut di Badilag.net dengan judul "Wasiat Wajibah Bagi anak diluar perkawinan yang sah".
terima kasih

# Sahril 2012-03-21 14:57

saya pada dasarnya sependapat dg pak Mukti Arto secara nurani, namun yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah jika gen (keturunan/nasab)sehingga ayahnya mutlak berhak menjadi wali, maka bagaimana wali yang telah murtad apakah masih boleh jadi wali menikahkan anaknya yg wanita...???

# Sahril 2012-03-21 15:18

saya ingin bertanya kepada komentator yang mengatakan putusan tsb bertentangan dg syaria't"Putusan tsb bertentangan dg syari'at atau dg fiqh refleksi syari'at karena kita harus membedakan antara keduanya ? bagaimanapun kita berikan jaminan hidup kepada anak zina namun tetap kita mendiskriminasikan anak tersebut dg anak bukan luar zina, padahal anak hak anak bukan hanya jaminan materi saja. karena tidak memberikan hak anak tsb sebagai mana anak yang lainnya berarti anak tersebut tetap dihukum atas kesalahan orang tuanya. Nah pertanyaannya : "Bolehkah menghukum orang yg bukan melakukan kesalahan... ?? atau adilkah...menghukum orang dari akibat perbuatan orang lain .....?? Kalau bisa ..... hukum aja koruptor itu sa' anak-anaknya dan cabut sebagian hak mereka seperti zaman orde baru orang yang terlibat PKI sa' cucunya tidak bisa jadi PNS...!!!!

# Lihat 2 sisi! 2012-03-22 09:25

Pertanyaan-pertanyaan pak Sahril hanya dilihat dari 1 sisi, yaitu dari sisi anak diluar nikah. Akan lebih adil jika dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi anak sah hasil pernikahan dan anak diluar nikah.
Anak sah hasil pernikahan juga bisa bertanya:
"Bolehkah menghukum saya dengan berkurangnya warisan saya (diambil sebagian oleh anak diluar nikah) padahal saya tidak melakukan kesalahan apa-apa…??, Atau “Adilkah menghukum saya dengan berkurangnya warisan saya dari akibat perbuatan orang lain (ayah) ….....??

# andi muliany hasyim 2012-03-21 22:03

- UUD 1945 Pasal 28-B ayat (1), yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- Perkawianan yang sah itu adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum islam baik tercatat maupun tidak.Jika tidak tercatat bisa melakukan istbat nikah di PA
-Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
Kata bos harus komulatif. Jadi pasti perkawinannya ada bukti baik KAN atau Tap Isbat nikah

# Hamba Allah Yang sangat mengenal pak Mukti 2012-03-22 08:22

Di pojok remang-remang sana para PSK bercanda ria dengan keluarnya putusan MK. Salah seorang PSK sambil melirik ke pak Mukti berkata: Terima kasih Pak MD (eh pak MK) dan pak Mukti, sekarang saya tidak takut hamil lagi bahkan lebih senang kalo saya hamil. Saya akan cari mangsa pejabat yang tajir demi memperbaiki status sosial dan ekonomi saya.
Mendengar kata-kata iru seorang datang menghampiri pak Mukti sambil memberikan secarik kertas catatan bertuliskan:
1. Janganlah Anda menukil hadits dengan memenggal sebagian (al waladu lil firasy) dan menghilangkan sebagian lain (wa lil ‘ahir al-hajar). Kelengkapan hadits itu memberikan makna akan kemulyaan lembaga perkawinan dan juga untuk pembedaan antara anak sah dengan anak zina.
2. Janganlah Anda menyembunyikan hadits rajam yang juga bertujuan menjaga kemuliaan lembaga perkawinan. Bukankah dengan rajam (matinya penzina) berarti Allah tidak menghendaki adanya kelanjutan hubungan nasab antara anak dengan ayahnya yang penzina. Mengapa Anda tidak menyimak hadits ini?
3. Anda juga tidak jujur dalam ilmu. Pengambilan pendapat Imam Hanafi anda potong hanya tentang makna nikah secara harfiah tanpa menguraikan bagaimana Imam Hanafi memaknai firasy dan berbagai aspek hukum yang terkait dengannya?.
Tetapi biarlah itu urusan orang-orang pintar. Sebagai orang awam saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan, barangkali bisa mewakili orang-orang yang tidak sependapat dengan Anda.
Bagaimana jika seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki A dan perempuan B dan anak itu diakui oleh A sebagai anaknya, tetapi anak itu secara biologis hasil perzinahan dengan laki-laki C? Apakah anak itu anaknya A atau anaknya C atau anak rame-rame A dan C?
Wah, wah, wah, RUSAK TATANAN KEHIDUPAN MAAAS, MAS !!!!, HANCUR HUKUM!!!

Bagi para hakim Pengadilan Agama, fahamilah secara baik al-Qur’an dan sunnah Rasul dan peganglah sebagai acuan bertugas, jangan engkau gadaikan aqidahmu kepada keduniawian yang palsu. Anda seorang hakim, pasti anda tahu bagaimana menyikapi putusan MK. Anda bukan sekedar buce delaloi tetapi jugde made law.

# Hamba Allah 2012-03-22 08:25

# zainy usman- MS Sabang 2012-03-22 09:42

Putusan MK tdk mengenyampingkan prinsip dasar syariat Islam dan prinsip dasar UU NO 1 TH 1974, Bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu. Putusan MK justru mebuat si ayah Biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak yang lahir sebagai akibat hubungan biologisnya dg si Ibu, meliputi pemeliharaan, pendidikan dan masa depan si anak dalam arti luas, sekaligus menjadi pelajaran buat sesorang yg melakukan suatu pelanggaran / perbuatan yg melawan hukum.

# Mawardi Lingga Wk PA Sidikalang 2012-03-22 10:11

Apa yang dilakukan oleh MK yg mengubah pasal 43 UUP tentang hubungan keperdataan anak luar nikah hanya berdasarkan logika belaka namun ingatlah wahai orang-orang yang beriman agar aman dunia ini dan aman pula di akhirat tempatkanlah logika dibawah Alquran dan al Hadits, karena kalau logika diatas alquran berarti mengikuti ajaran Thoghut, bisa celaka jadinya.

# Hasan Nul Hakim 2012-03-22 15:28

Pada prinsipnya Saya sependapat dengan tulisan ini, putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 27 FEBRUARI 2012 tentang pengubahan pasal 43 UUP adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan anak, “Tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya”. Kesalahan orang tua tersebut hendaknya tidak dibebankan resikonya kepada anak yang dilahirkan. Anak mestinya mendapat perlindungan hukum dan bebas dari tindakan diskriminatif.
Tulisan ini sangat menarik, hanya saja masih minim dengan pendapat-pendapat fuqoha’ yang membahas tentang nasab anak zina kepada ayah biologisnya.
Terimakasih saya ucapkan buat YM, Bapak Mukti Arto yang telah mengupas kajian ini menjadi lebih menarik.

# hmm gitu 2012-03-23 03:54

ada yang menarik ketika penulis mau mencoba untuk menjustifikasi pengertian NIKAH dengan arti PERSETUBUHAN dengan mengira-ngira ayat mengenai keharaman menikahi anak tiri jika sudah menggauli ibunya dengan berasumsi bahwa pendapat imam hanafi adalah nikah=bersetubuh?? maka pendapat MK telah bersesuaian sehingga nikah berarti hubungan kelamin/persetubuhan. apakah pendapat imam hanafi memang dalam konteks mengartikan nikah?? atau dalam konteks lain?? misalkan tentang larangan menikah karena sudah ada dukhul, ini jika arti NIKAH BUKAN PERSETUBUHAN LHO.

satu hal yg penulis melupakan dalam memahami ayat tersebut bahwa ada 2 kata nikah dan dukhul sehingga dengan sendirinya pendapat penulis tersebut sudah tertolak dengan sendirinya dengan maksud syari'at terhadap pengertian nikah dalam arti persetubuhan. selanjutnya jika kata nikah merupakan persetubuhan maka implikasi logis terhadap ayat-ayat tentang nikah memiliki arti menjadi BURUK SEKALI. misalkan ayat tentang anjuran menikah, ayat tentang larangan menikah. coba penulis bayangkan seandainya pengertian menikah bukan dalam arti AKAD tetapi PERSETUBUHAN kemudian beri terjemahkan terhadap ayat-ayat tentang pernikahan. SUNGGUH MENARIK BUKAN?? firman ALLAH SWT tsb. bagi saya pribadi mengartikan NIKAH menjadi PERSETUBUHAN BUKAN AKAD ADALAH NAU'ZUBILLAH MIN ZALIK.

# IWAN 2012-03-25 11:17

Wahai orang-orang yang sependapat dengan putusan MK, sudahkah anda membaca hadits-hadits dan pendapat para mujtahid tengan kemulyaan perkawinan???

Kajilkah dengan baik ketentuan hadits Rasul sebelum anda berkomentar.
Janganlah engkau menjadi Tuhan baru Jangan engkau jual agama dengan dunia.

# Akhiru Tang PA Waikabubak 2012-03-26 07:10

Badilag net tidak adi karena saya punya tulisan lebih duluan dar Pak. Muktiarto tidak dimua , begitupula tanggapan saya tidak dimuat, jadi bagaimana mau ada umpan balik , seolah-olah semua isi tulisan Pak MuktiaRTO BENARA SAMUA,

# redaktur... 2012-03-29 15:05

pak, tlg dikirm ulang...
kmgkinan besar tidak nympe..
biasanya email dari gmail dan yahoo kadang nyampe kadang enggak dikarenakan terbatasnya kapasitas hosting kami...

terima kasih banyak, pak...

salam hangat

terima kasih

# H.Buang Yusuf/Asst 2012-03-27 12:32

ada beberapa catatn yg perlu dikaji ulang;
1. putusan MK berawal dari tuntutan satu kasus sehingga putusannya tidak bersifat general (kasuistik) kita harus melihat maqasids syariinya seperti yg pernah dilakukan oleh para sahabat2 terdahulu.
2. putusan Mk lebih mengedepankan kemaslahatn anak semntara madharatnya u tidak dikedepankan (Darrul mafasid Muqadamu ala jalbil masalih)legalitas perzinahan, org seenaknya mengaku2 nakanya dll;
3. Sekedar saran ada baiknya diadakan seminar nasional tentang putusan MK u kepastian hukum terutama pedoman bagi penegak hukum,pelaksana hukum,karena imbasnya mulai terasa di KUA2 ttg putusan MK tsb, Salut buat pa MUkti,selamat berdiskusi;

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-28 14:45

Berbeda dgn Pak Buang.

1. Putusan Mk itu mengubah, setidaknya memperluas makna, norma. Jadi, tdk dpt dibatasi pada presedennya saja. Perkara ini bukan perdata, atau pidana, tapi uji materi UU. Jadi produknya mesti berlaku umum.

2. Tentu kaidah itu harus dipake. Tapi, MK dalam putusannya menyebutkan bhw akibat hukum dr adanya nasab ayah dgn anak adalah hub perdata bertimbal balik, termasuk dgn keluarga ayah, jadi original intentnya nampak, bertimbal balik, bukan setengah2 seperti klarifikasi YM Mahfud yang antum kutip itu. Apalagi, soal "mengaku2 anaknya". MK tdk pernah memaksudkan begitu. Mk bilang, spanjang dapat dibuktikan. Jd, memang tdk termasuk yg mengaku2.

3. Yg ini kami sepakat.

# vera-elna@yahoo.co.id 2012-03-29 07:41

#Noor Aini# Maka tunggulah saat kehancurannya, Astaghfirullah...........

# Andi M Yusuf- PA Takalar 2012-03-29 08:58

# Latifah, mahasiswa program pascasarjana pasca 2012-04-21 21:59

kami berharap pada bapak Mukti Arto, pak Syamsul, KPA Majalengka untuk bersikap legowo menyatukan visi bapak dengan Chatib Rasyid. tulisan anda digabung menjadi satu buku biar bisa dibaca berbagai strata. bagaimana pun tulisan chatib rasyid lebih unggul karena visioner dan tidak mempertentangkan. tulisannya jelas, tidak perlu mengerenyitkan kening

# Aziz Akbar 2012-05-24 12:25

Pak Mukti Arto bisa dianggap berjiwa besar manakala mendorong Chatib Rasyid mencetak buku tentang sejumlah masalah perkawinan yang dapat kita baca bersama secara nasional. Bahkan jika buku itu bagus bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Semua ini untuk kepentingan nama baik dan harumnya lembaga peradilan agama di Indonesia. Toh bukan hanya penulis asing yang terbaik, Chatib Rasyid pun sebagai bagian dari organ peradilan bisa menjadi kebanggaaan orang peradilan. Terima kasih atas jiwa besarnya bpk Mukti

# huseiyn 2012-05-30 10:10

dapat dianggap sependapat dengan putusan MK apabila dipahami bahwa hubungan si laki-laki dengan si ibu bukan dalam hubungan zina, syarat sah nya kawin menurut islam terpenuhi. Namun dalam administrasi belum terpenuhi, sebaliknya, sepanjang hal yang dilakukan si laki-laki dan perempuan terbukti melakukan perbuatan zina hingga melahirkan anak, yang harus ditegakkan terlebih dahulu adalah sanksi bagi pezina.. baru difikirkan kemudian waris nya.. karena putusan MK bersifat final dan mengikat, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan hukum nasional mengenai sanksi bagi pezina, sanksi harus ditegakkan sesuai syariah..

# chan nur 2012-12-12 14:09

terima kasih sebelumnya. boleh saya bertanya.bagaimana pandangan bapak terkait putusan MK no.46?

Refresh comments list

Add comment

JComments